SAIBETIK — Langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ekosistem ekonomi desa melalui program Desaku Maju mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program unggulan yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal ini dinilai sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan kedaulatan pangan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Apresiasi tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, saat kunjungan kerja di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Rabu (9/7/2025). Ia diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar.
“Program Desaku Maju adalah contoh konkret pembangunan desa berbasis potensi lokal. Ini menjawab tantangan kemiskinan desa yang masih tinggi meski desa jadi tulang punggung ekonomi,” kata Abdul Haris.
Wagub Jihan menyambut positif kunjungan pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi desa. Ia menyoroti paradoks ekonomi di Lampung: desa sebagai penghasil utama namun juga kantong kemiskinan tertinggi.
“Kontribusi ekonomi terbesar justru dari sektor pertanian di desa. Tapi tingkat kemiskinan tertinggi juga terjadi di desa. Ini ironi,” ujar Jihan.
Program Desaku Maju hadir sebagai solusi menyeluruh. Tak hanya soal infrastruktur, tetapi mencakup pelatihan teknisi lokal, bantuan dryer, pupuk cair organik, pemberdayaan UMKM digital, hingga penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes.
“Kita ingin nilai tambah pertanian dirasakan di desa. Kalau gabah digiling jadi beras premium di desa, nilainya bisa hampir dua kali lipat. Ini adalah potensi ekonomi yang semestinya kembali ke masyarakat desa,” tambahnya.
Menurut Jihan, Desaku Maju juga mendorong desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek produksi. Ia meminta keterlibatan dunia usaha dan BUMN melalui CSR dan pembiayaan pro-rakyat.
Sementara itu, Deputi Abdul Haris menekankan bahwa program seperti ini merupakan bagian dari strategi nasional. “Kemiskinan ekstrem harus dihapus pada 2026. Tapi lebih penting, bantuan hanya sementara, yang kekal adalah pemberdayaan,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan mendorong program koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat sebagai pelengkap strategi pemberdayaan desa.
“Kami percaya, konsistensi seperti yang dilakukan Pemprov Lampung akan berdampak besar bagi kesejahteraan desa dalam jangka panjang,” tutup Haris.
Pada kesempatan itu, pemerintah pusat juga menyerahkan bantuan berupa satu unit combine harvester, alat pengering bed dryer berkapasitas 20 ton, dan sarana pendukung pertanian kepada Gapoktan Bersama Desa Bumi Daya.***
