SAIBETIK — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri tampil sebagai aktor strategis dalam mewujudkan swasembada jagung nasional, menjadi garda depan dalam menjaga keadilan pangan di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), yang mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam mendampingi sektor pertanian, khususnya dalam menjamin distribusi dan stabilitas harga jagung—komoditas strategis nasional yang permintaannya terus meningkat.
“Polri bukan lagi sekadar aparat penegak hukum. Mereka kini menjadi penggerak pembangunan, termasuk di sektor pertanian. Ini adalah bentuk kolaborasi konkret antarinstansi demi kesejahteraan rakyat,” kata Haidar, Sabtu (2/8/2025) di Jakarta.
Jamin Stabilitas Produksi dan Distribusi
Menurut Haidar, keterlibatan Polri dalam pengawasan distribusi pupuk subsidi, penanganan mafia pangan, dan pengamanan lahan pertanian dari alih fungsi ilegal sangat penting untuk menopang keberhasilan swasembada jagung yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027.
“Tanpa dukungan dari Polri, petani bisa kehilangan akses atas tanah dan sarana produksi. Polri hadir sebagai pelindung hak-hak petani kecil,” tegasnya.
Tak hanya itu, peran Bhabinkamtibmas di desa juga menjadi ujung tombak edukasi pertanian dan pendampingan masyarakat. Polri bahkan ikut mengawal distribusi hasil panen untuk mencegah permainan harga oleh tengkulak atau spekulan.
Pilar Keamanan Pangan dan Kesejahteraan Petani
Haidar menyebutkan bahwa kehadiran Polri di tengah petani telah menciptakan rasa aman dan mendorong peningkatan produktivitas. Di wilayah seperti Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, kemitraan petani dan aparat keamanan menunjukkan hasil yang menggembirakan.
“Ketika petani merasa aman dan terlindungi, mereka bisa fokus bertani. Polri menciptakan ekosistem pertanian yang sehat dan bebas intimidasi.”
Mediator dan Penjaga Integritas
Lebih dari itu, Polri diharapkan mampu menjadi jembatan kepercayaan antara petani, pemerintah daerah, dan investor. Haidar menyebut keberhasilan Satgas Pangan membongkar kasus beras oplosan harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas lain seperti jagung dan pakan ternak.
“Kita perlu sistem pengawasan pangan yang terintegrasi dan kuat. Polri sudah membuktikan mampu menjalankan peran ini secara profesional dan progresif.”
Mewujudkan Indonesia Mandiri Pangan
Haidar menilai bahwa keberhasilan Polri dalam menghadapi tantangan pangan nasional merupakan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk menciptakan kemandirian pangan.
“Kapolri saat ini tidak hanya memimpin institusi keamanan, tapi juga berkontribusi langsung dalam menyelesaikan persoalan struktural bangsa. Ini patut diapresiasi dan ditiru instansi lain.”
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia melalui dukungan terhadap peran strategis Polri di sektor pertanian.
“Pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Petani perlu dukungan. Polri harus terus bergerak bersama rakyat agar swasembada jagung bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan,” pungkas Haidar.***
