SAIBETIK— Komitmen untuk membangun masa depan yang inklusif dan adil ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama elemen gerakan mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dalam sebuah dialog terbuka yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Lampung.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal kolaborasi strategis antara Pemprov Lampung dan LMND Lampung untuk memperluas akses pendidikan alternatif, khususnya bagi anak-anak putus sekolah, serta memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender.
“Kita tidak bisa lagi menunda penguatan pendidikan dan perlindungan bagi anak-anak dan remaja. Mereka adalah calon generasi Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam pertemuan itu, Ketua LMND Lampung Redho Balau memaparkan program “Rumah Mengajar” yang telah dijalankan sejak 2018 di dua wilayah padat penduduk di Bandar Lampung. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah yang tidak lagi bersekolah karena faktor ekonomi dan sosial.
Redho juga menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di Lampung yang mencapai 496 kasus per November 2024, menempatkan provinsi ini di posisi ke-6 nasional. LMND mendorong penguatan sistem pengaduan, layanan hukum, dan edukasi seksual sejak tingkat SMA sebagai upaya pencegahan dini.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mirza menyatakan dukungan penuh, termasuk membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut merancang program edukasi yang bisa dijalankan bersama dinas terkait.
“Silakan buat konsepnya, kami siap fasilitasi. Pemerintah tidak anti kritik, justru saya menunggu gagasan progresif dari anak muda,” katanya.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah meluncurkan aplikasi Lampung In, yang dapat menjadi media pengaduan masyarakat termasuk laporan kekerasan seksual.
Komitmen bersama ini memperkuat sinyal bahwa negara dan mahasiswa dapat bersinergi sebagai pilar penting dalam membangun Lampung yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada masa depan generasi muda.***
