SAIBETIK– Keterbatasan anggaran menjadi sorotan dalam diskusi antara Dinas PUPR Pringsewu dan Pansus Pokir DPRD Pringsewu. Dalam pertemuan yang melibatkan sejumlah satuan kerja, PUPR menyatakan hanya mampu merealisasikan sebagian kecil dari usulan pokir infrastruktur akibat minimnya alokasi dana.
Diskusi yang dipimpin Ketua Pansus Pokir DPRD Anton Subagyo, Wakil Ketua Sudiyono, dan anggota pansus lainnya mengungkap kondisi jalan kabupaten sepanjang 689,5 km di Pringsewu yang sebagian besar mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Kepala Dinas PUPR Pringsewu, Ahmad Syaifuddin, menjelaskan bahwa untuk memperbaiki seluruh jalan kabupaten hingga mencapai kondisi mantap, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun. Namun, besarnya kebutuhan tersebut membuat pelaksanaan harus diprioritaskan pada lokasi tertentu.
“Kami hanya mampu menganggarkan sekitar Rp4–5 miliar per dapil. Dengan lima dapil yang ada, total anggaran mencapai Rp20–25 miliar per tahun. Ini pun perlu disepakati bersama agar perbaikan dapat difokuskan pada lokasi prioritas,” ujar Ahmad.
Dana infrastruktur Pringsewu bersumber dari berbagai pos, termasuk APBD murni, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk DAK, Ahmad menyebutkan terdapat 12 ruas jalan prioritas, seperti Banyumas-Way Kunyir, Waluyojati-Gemahripah, dan Sukamulya-Banjarejo, yang saat ini terus diupayakan agar mendapatkan alokasi.
Ketua Pansus Pokir DPRD Anton Subagyo menekankan pentingnya menambah anggaran infrastruktur untuk mencegah kerusakan jalan semakin meluas. Ia menyebut pansus telah memutuskan untuk menambah anggaran sebesar Rp10 miliar pada tahun 2026.
“Perbaikan jalan harus menggunakan material yang tahan lama seperti rigit beton, terutama untuk kerusakan ringan dan sedang,” kata Anton.
Sudiyono, Wakil Ketua Pansus, menyoroti stagnasi pembangunan jalan di pusat kota, khususnya pelebaran jalan di Pekon Sidoharjo yang tidak menunjukkan perkembangan sejak 2017. Ia meminta ada progres signifikan meski anggaran terbatas.
Anggota pansus lainnya, Agus Irwanto, mengajak seluruh pihak untuk aktif melobi pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan anggaran. “Jika hanya mengandalkan APBD yang ada, Pringsewu akan sulit berkembang,” tegasnya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa skala prioritas tetap menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memaksimalkan hasil meski dengan keterbatasan anggaran.***
