SAIBETIK – Muhammad Farycho Abung, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melontarkan kritik keras terhadap Sugar Group Companies (SGC). Ia menilai korporasi besar ini bukan sekadar simbol kapitalisme rakus, tetapi juga aktor utama dalam perampasan ruang hidup rakyat dan kerusakan lingkungan di Provinsi Lampung.
Farycho mengutip berbagai laporan akademik dan temuan Pansus DPRD Tulang Bawang 2017 yang mengungkap pelanggaran SGC, termasuk penguasaan lahan di luar izin Hak Guna Usaha, alih fungsi kawasan hutan secara ilegal, serta indikasi pelanggaran perpajakan.
“Bagaimana mungkin sebuah korporasi yang meraup triliunan rupiah tiap tahun beroperasi di tengah masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar?” kata Farycho.
Ia menegaskan SGC memanfaatkan kekuatan modal untuk memengaruhi kebijakan publik, membentuk opini yang menguntungkan korporasi, dan menutup ruang kritik. Hubungan erat SGC dengan elite politik dan birokrasi daerah disebutnya membentuk lingkaran kekuasaan yang mengekang demokrasi.
“Pernyataan elite politik yang membela SGC adalah contoh nyata politik dagang sapi yang mengorbankan rakyat demi kepentingan modal,” tegas Farycho.
Farycho menyinggung pengakuan Zarof dalam persidangan beberapa bulan lalu sebagai fakta penting yang seharusnya disadari para elite politik agar tidak melindungi kepentingan korporasi.
Ia juga menyoroti upaya sistematis SGC bersama aktor politik untuk membungkam kritik: pembentukan opini publik menyesatkan, intimidasi terhadap mahasiswa dan warga, serta kriminalisasi suara kritis.
“Kita menyaksikan upaya menutup mulut warga dan mahasiswa, sementara kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi dibiarkan,” ujar Farycho.
Farycho menegaskan kritik terhadap SGC bukan anti-investasi, tetapi perjuangan menegakkan keadilan sosial dan ekologis. Ia menyerukan transparansi penuh terkait perizinan, audit lingkungan, dan hasil investigasi Pansus DPRD sebagai langkah awal penegakan hukum.
“Tidak ada demokrasi sejati tanpa keberanian mengungkap kebenaran. SGC harus dihadapkan pada hukum, bukan dilindungi politik dagang sapi. Para elite politik harus berhenti menjadi kaki tangan korporasi yang mengorbankan rakyat Lampung,” pungkasnya.***
