SAIBETIK – Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang untuk mempelajari sistem penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Rabu (12/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dinsos Kota Palembang menjelaskan bahwa layanan langsung di kantor telah dialihkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP). “Kami tidak lagi melayani langsung di kantor, semua layanan sudah tersedia di MPP,” ujar perwakilan Dinsos.
Dinsos juga mengungkapkan adanya berbagai keluhan masyarakat terkait program 100 hari kerja kepala daerah terpilih, terutama mengenai banyaknya warga yang belum tersentuh bantuan sosial. Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Dinsos menyampaikan bahwa pengajuan program tersebut masih dalam proses di Kementerian Sosial.
Program Rantang Palembang: Makanan Gratis bagi Warga
Dinsos Kota Palembang turut memaparkan program inovatif “Rantang Palembang,” yang telah berjalan selama lebih dari satu bulan. Program ini mendistribusikan makanan gratis kepada warga yang membutuhkan, dengan sumber makanan berasal dari food waste yang dikumpulkan dari berbagai hotel di Palembang.
“Saat ini, sembilan hotel telah berpartisipasi dalam program ini, dan kami berharap ke depannya semakin banyak hotel yang terlibat sehingga semakin banyak warga yang terbantu,” kata perwakilan Dinsos. Distribusi makanan ini dilakukan oleh relawan sosial yang bekerja secara sukarela.
DPRD Pringsewu Dorong Peran Swasta dalam CSR
Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu, Agus Irwanto, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha. Ia berharap agar lebih banyak pelaku usaha yang terlibat dalam program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat miskin.
“Kami ingin melihat bagaimana CSR dapat lebih dioptimalkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Dinsos Palembang bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah lain,” ujar Agus Irwanto.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, DPRD Pringsewu diharapkan mendapatkan referensi dalam merancang kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya.***
