SAIBETIK — Kamis pagi di Perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Udara masih segar, namun suasana sudah ramai. Ratusan klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) mengenakan rompi kerja dan membawa alat kebersihan. Di 94 titik lain dari Sabang sampai Merauke, pemandangan serupa terjadi.
Ini bukan kegiatan seremonial biasa. Ini adalah “Gerakan Nasional Klien Bapas Peduli 2025”—aksi bersih-bersih lingkungan secara serentak sebagai wujud nyata kesiapan menyambut era baru pemidanaan di Indonesia: pidana kerja sosial.
Diresmikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Agus Andrianto, kegiatan ini menjadi tonggak penting menuju implementasi KUHP baru yang akan berlaku 1 Januari 2026. Pidana kerja sosial, sebagai bentuk alternatif dari hukuman penjara, dinilai lebih humanis dan berdampak jangka panjang.
“Ini bukan hanya soal membersihkan taman atau jalan, tapi tentang membersihkan cara pandang kita terhadap pemidanaan,” ujar Agus. “Kami ingin masyarakat melihat bahwa mereka yang pernah bersalah, tetap bisa berbuat baik.”
Di tengah masyarakat yang masih memandang narapidana dengan stigma, aksi ini berani melawan arus. Sebab di balik seragam oranye itu, ada manusia-manusia yang sedang berjuang menebus salah, bukan sekadar dihukum.
Agus juga menekankan pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. “Merekalah pilar pembinaan dan reintegrasi sosial. Bapas bukan sekadar perpanjangan tangan hukum, tapi tangan yang menjembatani antara kesalahan dan kesempatan kedua.”
Prof. Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum pidana dari UI yang turut hadir, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, ini adalah cerminan konkret dari pidana kerja sosial yang lebih beradab. Ia mendorong agar ke depan klien Bapas juga dilibatkan dalam layanan sosial lain seperti pendampingan panti, sekolah luar biasa, atau komunitas disabilitas.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyatakan komitmen penuh dalam menyiapkan sistem pendukung pidana alternatif ini. “Overkapasitas lapas bukan lagi tantangan di atas kertas. Ini jalan keluarnya: pidana yang memulihkan, bukan menghukum tanpa arah.”
Dengan implementasi KUHP baru nanti, cakupan klien Bapas akan semakin luas. Tak hanya mereka yang dibebaskan bersyarat, tetapi juga pelaku pidana kerja sosial dan pengawasan. Ini menandai perubahan paradigma besar dalam sistem hukum kita.
Kini, setiap bulan, klien Bapas akan terlibat dalam kegiatan sosial serupa—menjadi bagian dari masyarakat yang mereka lukai, sekaligus menjadi agen perubahan yang memperbaiki. Langkah kecil yang perlahan membangun ulang kepercayaan.
Hari itu, di antara suara cangkul, sapu, dan tawa kecil anak-anak yang melihat mereka bekerja, Indonesia menyaksikan satu hal penting: bahwa keadilan sejati tak selalu berbentuk jeruji. Kadang, ia hadir dalam bentuk peluh, maaf, dan pengabdian.***
