SAIBETIK– Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menilai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum menunjukkan langkah konkret dalam membangun program nyata yang menjawab kesejahteraan kelas pekerja, terutama dalam menanggulangi gelombang PHK massal yang terus meningkat sepanjang 2025.
Salah satu sorotan tajam disampaikannya terhadap pembentukan Satgas Penanggulangan PHK, yang dianggap belum membawa hasil signifikan.
“Ada beberapa program memang mulai dibuka, tapi ya belum berjalan semestinya. Itu yang saya amati,” ujar Ridwuan, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan bahwa tugas utama menteri bukan sekadar membentuk satgas atau meluncurkan program simbolik, melainkan memastikan adanya lapangan kerja baru, mengundang investasi produktif, dan membangun pabrik-pabrik yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif.
“Soal PHK massal misalnya, menteri harusnya yang paling bertanggung jawab. Jangan hanya responsif, tapi perlu hadir dengan solusi yang strategis,” tegasnya.
Meski mengakui bahwa iklim investasi, birokrasi, dan ketidakpastian ekonomi masih menjadi tantangan serius, Ridwuan menekankan bahwa publik menanti aksi nyata dan bukan sekadar retorika kebijakan.
“Banyak kendala yang sampai hari ini sangat memengaruhi. Inilah yang membuat para pekerja sulit terserap dan angka PHK sulit ditekan,” tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, ia mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PHK dan memastikan bahwa kebijakan yang ditempuh benar-benar menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan nasional.***
