SAIBETIK- Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lampung Utara berencana menggelar aksi damai sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024. Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang di dua lokasi, yakni Kantor Kejaksaan Negeri dan DPRD Lampung Utara.
Pernyataan rencana aksi tersebut disampaikan oleh sejumlah perwakilan tenaga honorer saat bertemu dengan wartawan di Balai Wartawan Efendi Yusuf, Kotabumi, pada Sabtu (4/1/2025).
Dugaan Kejanggalan dalam Seleksi P3K
Salah satu perwakilan honorer, Pauli, mengungkapkan bahwa sekitar 500 tenaga honorer lintas profesi akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Kami akan berorasi di dua tempat, di Kantor Kejaksaan Negeri dan DPRD. Di Kejaksaan, kami juga akan melaporkan dugaan kejanggalan dalam seleksi P3K, disertai dengan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan,” ujar Pauli, yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer daerah (Honda) selama hampir 20 tahun di Dinas Pendidikan.
Pauli menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti hingga pemerintah memberikan respons terhadap tuntutan para honorer.
“Kami akan terus berjuang bersama hingga pemerintah membuka mata dan hati untuk keadilan bagi tenaga honorer,” tambahnya.
Dukungan dari PWI Lampung Utara
Para tenaga honorer juga meminta dukungan dari wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mengawal aksi mereka.
Ketua PWI Lampung Utara, Evicko Guantara, menyatakan kesiapannya untuk membantu menyuarakan aspirasi para honorer sesuai dengan tugas jurnalistik.
“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada PWI dalam menyampaikan aspirasi ini. Kami akan membantu sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai jurnalis,” ujar Evicko.
Aksi Protes Sebelumnya
Sebelumnya, pada Kamis (2/1/2025), puluhan tenaga honorer dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Utara telah mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka menyampaikan protes serupa terkait hasil seleksi P3K yang dianggap tidak transparan.
Dengan rencana aksi damai yang lebih besar, para tenaga honorer berharap suara mereka dapat didengar dan direspons oleh pemerintah daerah maupun pusat.***
