SAIBETIK— Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu resmi mengukuhkan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas (Satgas) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 dalam sebuah pelantikan yang berlangsung di aula BPN setempat, Rabu (8/10/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu, Ulin Nuha, dan dihadiri seluruh jajaran pegawai BPN serta perwakilan kelompok masyarakat dari lokasi pelaksanaan PTSL tahun ini.
Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh seluruh anggota Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL, yang menjadi simbol komitmen kuat dalam melaksanakan program pertanahan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Ulin Nuha menegaskan, pembentukan panitia dan satgas ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan program nasional di bidang pertanahan, khususnya PTSL, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.
“Dengan terbentuknya Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL yang solid, kami berharap proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan efisien. Masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum, sekaligus meminimalisasi potensi konflik pertanahan,” jelas Ulin Nuha dalam sambutannya.
Untuk tahun 2025, Kantor Pertanahan Pringsewu menetapkan sejumlah pekon sebagai lokasi prioritas kegiatan PTSL, meliputi Pekon Pare Rejo, Wates Selatan, Panje Rejo, Tambah Rejo, Wonodadi, Wonodadi Utara, Gading Rejo Timur, Gading Rejo Utara, Wates Timur, Yogyakarta Selatan, Bulu Rejo, Tulung Agung, Bulu Karto, dan Tambah Rejo Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada data kepemilikan tanah yang belum tersertifikasi serta kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum.
Selain itu, Ulin Nuha menekankan pentingnya peran aktif anggota satgas dan panitia dalam berkoordinasi dengan pemerintah pekon serta masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pendaftaran, tetapi juga keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses verifikasi dan validasi dokumen tanah.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap warga di wilayah Pringsewu dapat memiliki sertifikat tanah resmi. Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi dan berpartisipasi dalam proses ini, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga,” tambahnya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk menyediakan akses informasi, mempermudah prosedur administrasi, dan meminimalkan kendala yang dialami masyarakat selama proses pendaftaran tanah. Keberadaan Satgas PTSL juga akan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan teknis di lapangan, termasuk persoalan dokumen, batas tanah, hingga koordinasi dengan pihak terkait.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program PTSL 2025 di Kabupaten Pringsewu tidak hanya mempercepat sertifikasi tanah, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Kepala BPN Pringsewu menegaskan, pihaknya siap bekerja secara maksimal agar seluruh target sertifikasi tanah dapat tercapai dengan sukses, aman, dan tuntas di seluruh pekon yang telah ditetapkan.***
