SAIBETIK – Pemerintah Provinsi Lampung terus mengintensifkan langkah-langkah penanganan pasca-banjir yang melanda beberapa wilayah sejak 22 Februari 2025. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memastikan bahwa seluruh upaya pemulihan, termasuk distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur, berjalan dengan baik.
Koordinasi Cepat, Penanganan Efektif
Meskipun tengah bertugas di luar daerah, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tetap memantau perkembangan bencana dan memberikan arahan strategis kepada jajaran pemerintah daerah. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
- Berkoordinasi dengan BPBD dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS-MS) untuk menangani sedimentasi sungai yang memicu banjir.
- Mengoperasikan alat berat melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) untuk membersihkan drainase yang tersumbat sampah.
- Bersinergi dengan TNI dan Polri dalam membantu evakuasi warga serta pengamanan wilayah terdampak.
Selain itu, Pemprov Lampung telah mengajukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ke BNPB guna mengurangi intensitas hujan dan mencegah banjir susulan.
Wakil Gubernur Turun ke Lokasi, Pastikan Bantuan Tersalurkan
Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela turun langsung ke daerah terdampak, mengecek kesiapan posko kesehatan, meninjau alat berat, dan memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan dengan cepat.
Pada 23 Februari 2025, Wagub Jihan memimpin Rapat Percepatan Penanganan Banjir di Kantor BPBD Provinsi Lampung. Rapat ini menghasilkan keputusan penetapan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari, tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/160/VI.08/HK/2025 pada 24 Februari 2025.
Dengan status tanggap darurat ini, penanganan lebih intensif dilakukan, mulai dari pendistribusian bantuan, evakuasi warga, hingga pemulihan infrastruktur.
Bantuan Sosial untuk Korban Banjir
Di Kota Bandar Lampung, tercatat tiga korban meninggal dunia akibat banjir. Kementerian Sosial RI memberikan santunan sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing keluarga korban.
Selain itu, Presiden RI melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp 2,1 miliar, terdiri dari:
- Rp 1,495 miliar untuk cadangan logistik di tingkat provinsi.
- Rp 613 juta untuk bantuan tanggap darurat di Kota Bandar Lampung.
Penyerahan bantuan dilakukan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, pada 24 Februari 2025, disaksikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam.
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Mitigasi Bencana
Langkah cepat yang dilakukan Pemprov Lampung menjadi bukti nyata kesigapan pemerintah daerah dalam menangani bencana serta melindungi warganya.
Ke depan, Pemprov akan fokus pada solusi jangka panjang, seperti:
- Peningkatan infrastruktur drainase untuk mencegah banjir berulang.
- Normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi agar aliran air lebih lancar.
- Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan mitigasi bencana.
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berkomitmen untuk terus mengawal proses pemulihan, memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan serta solusi berkelanjutan.***
