SAIBETIK— Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela ikut serta dalam pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, yang digelar serentak melalui virtual meeting bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Selasa (21/10/2025). Acara nasional ini berlangsung di Aula Mahan Agung, Bandarlampung, menandai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM.
Kegiatan KUR massal ini dirancang untuk mempercepat penyaluran modal kerja, memperkuat struktur usaha kecil, serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Presiden Prabowo Subianto diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin prosesi akad massal secara hybrid dari pusat acara di Surabaya, Jawa Timur. Seluruh provinsi terhubung secara virtual, memastikan koordinasi simultan antarpemangku kepentingan.
Di Lampung, pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Aula Mahan Agung, dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, serta kepala OPD terkait lainnya. Acara ini juga melibatkan perwakilan lembaga keuangan penyalur KUR, yang bertugas memastikan proses akad berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa program KUR serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Menurutnya, penyaluran KUR yang semakin luas berfokus pada sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konsumtif. Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan mampu membuka 6 hingga 9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa UMKM merupakan pilar ekonomi nasional dan program KUR menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memperluas pembiayaan produktif, khususnya di luar Pulau Jawa. Airlangga mengumumkan kebijakan penghapusan utang macet UMKM agar para pelaku usaha terdampak dapat kembali memperoleh akses kredit. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun dengan alokasi sektor produksi meningkat menjadi 65%, naik dari 60% pada periode sebelumnya.
Ia juga menyoroti perbaikan kualitas penyaluran KUR, dengan tingkat kredit macet (NPL) hanya 2,28%, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman non-KUR yang mencapai 4,55%. Pemerintah mendorong perluasan penyaluran ke sektor padat karya seperti industri tekstil, sepatu, kulit, pertanian rakyat, dan komoditas tebu. Selain itu, Airlangga meluncurkan program Kredit Perumahan Rakyat tambahan senilai Rp130 triliun, yang akan digunakan untuk membangun 320 ribu unit rumah sekaligus memberdayakan kontraktor lokal UMKM.
Di Lampung, provinsi ini menerima alokasi dana sebesar Rp919 miliar yang didistribusikan kepada 15.381 debitur di seluruh kabupaten/kota. Penyerahan KUR secara simbolis dilakukan kepada empat debitur terpilih, yakni Thian Saputra (bengkel dan sparepart motor, Rp20 juta), Dian Ratnasari (furniture, Rp50 juta), Rahmat Hidayat (bengkel las, Rp50 juta), dan Muhammad Suharto (warung sembako, Rp70 juta). Penandatanganan dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela serta Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf.
Wagub Jihan Nurlela menyampaikan bahwa program KUR ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM Lampung, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Ia menekankan pentingnya pendampingan kepada debitur agar pemanfaatan dana KUR benar-benar produktif dan berkelanjutan.
“Program ini bukan sekadar memberikan modal, tetapi juga membekali UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang. Pemerintah siap memfasilitasi pendampingan teknis, manajemen usaha, dan akses pasar bagi seluruh penerima KUR,” ujar Jihan.
Dengan langkah ini, Lampung diharapkan menjadi provinsi yang mampu mendorong penguatan UMKM secara berkelanjutan, meningkatkan perekonomian lokal, serta menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis rakyat dapat berjalan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.***
