SAIBETIK– Pilkada Serentak 2024 di Riau menyajikan kisah unik dengan terpilihnya seorang ayah sebagai gubernur dan anaknya sebagai bupati. Kemenangan ini diumumkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau yang menetapkan pasangan ayah dan anak sebagai pemenang.
Roby Kurniawan, bersama pasangannya Deby Maryanti, berhasil meraih kemenangan dalam kontestasi Pilkada Bintan, mengalahkan kotak kosong. Pasangan nomor urut 1 ini memperoleh 49.430 suara, sementara kotak kosong memperoleh 22.949 suara, seperti yang disampaikan Ketua KPU Bintan, Haris Dawlay.
Di tingkat provinsi, ayah Roby, Ansar Ahmad, terpilih menjadi gubernur Kepulauan Riau berpasangan dengan Nyanyang Haris Pratamura. Pasangan calon nomor urut 1 ini berhasil mengumpulkan 450.109 suara sah, mengalahkan rival mereka, pasangan nomor urut 2, Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq, yang memperoleh 367.367 suara sah.
“Kami telah menyelesaikan proses rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2024, dengan pasangan calon nomor urut 1 meraih 450.109 suara,” kata Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, dalam pernyataan resmi.
Setelah penetapan hasil, KPU Provinsi Kepri memberikan waktu tiga hari bagi pasangan calon yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada gugatan, KPU akan melanjutkan proses ke tahapan pelantikan.
“Jika tidak ada permohonan ke MK, kami akan melanjutkan dengan bersurat ke MK dan kemudian ke DPRD Provinsi Kepri untuk melanjutkan pelantikan pasangan terpilih,” ujar Indrawan.
Namun, pihak paslon nomor urut 2, Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq, melalui saksi Baharudin, menolak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi. Mereka mengklaim adanya kecurangan masif, termasuk pemanfaatan fasilitas pemerintah dan distribusi sembako yang mereka anggap memengaruhi hasil Pilkada. Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih di Batam yang hanya 48 persen dan secara keseluruhan di Kepri yang hanya 52 persen, menjadi alasan penolakan mereka terhadap hasil Pilkada 2024.
“Kami menolak hasil Pilkada 2024 dan akan membahas langkah selanjutnya dalam tim kami,” ujar Baharudin.***