SAIBETIK– Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai penegak hukum di Indonesia terlalu lamban dalam menanggapi indikasi korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah dirinya dinobatkan sebagai salah satu tokoh terkorup dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurut Rangkuti, respons lembek ini memperburuk citra lembaga penegak hukum di mata publik, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ray mengungkapkan keprihatinannya terhadap sikap KPK yang masih berkelit dengan alasan tidak adanya laporan terkait kasus tersebut. “Kasus korupsi tidak perlu menunggu laporan. Aneh bukan?” ujarnya, menekankan bahwa lembaga anti-korupsi seharusnya lebih proaktif dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh besar seperti Jokowi. Terlebih, menurutnya, sudah ada beberapa laporan yang diajukan oleh individu dan organisasi terkait dugaan keterlibatan anak-anak Jokowi dalam praktik korupsi.
Lebih jauh, Ray menyoroti maraknya tulisan ‘Adili Jokowi’ yang muncul di berbagai tembok di Jakarta, yang ia anggap sebagai reaksi dari masyarakat terhadap lambannya sikap penegak hukum. “Biasanya, ketika saluran-saluran formal tidak memberi respons memadai, isu akan tersebar luas di luar sana,” katanya. Tulisan-tulisan tersebut, lanjutnya, jelas berkaitan dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup, yang semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap kemampuan KPK dalam menjalankan tugasnya secara independen.
Selain itu, Ray juga menyampaikan bahwa secara politik, banyak isu yang dapat diajukan terkait pemerintahan Jokowi, meskipun secara hukum, hanya penyidik yang dapat memastikan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Beberapa isu yang disebutkan Ray antara lain penurunan perlindungan hak asasi manusia, kemerosotan kebebasan berpendapat, serta merosotnya indeks pemberantasan korupsi. Selain itu, masalah lingkungan hidup dan pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada PIK 2 juga menjadi sorotan. Namun, yang paling fenomenal adalah dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi, yang menurut Ray semakin mengukuhkan kekuasaan di tangan keluarga dan kerabatnya.
Kritikan ini semakin menguatkan kekhawatiran publik mengenai independensi lembaga penegak hukum, khususnya KPK, dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.***
