SAIBETIK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan komitmennya dalam mendukung sertifikasi halal dan menjaga stabilitas inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sertifikasi Produk Halal, Selasa (4/3/2025). Rakor yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, bertempat di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan mendorong percepatan sertifikasi halal dan pengendalian inflasi agar tetap terkendali.
Sertifikasi Halal, Peluang Besar bagi UMKM dan Ekonomi Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi ekonomi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
“Jika Indonesia lebih tertib dalam sertifikasi halal, kita bisa menjadi pusat industri halal dunia. Saat ini, kita masih berada di peringkat 8, sementara China menduduki posisi pertama. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar,” ujar Haikal.
BPJPH mengajak pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi halal, khususnya bagi produk-produk lokal dan UMKM yang belum tersertifikasi.
“Kami telah menyiapkan tenaga pendamping, auditor, dan penyelia halal di daerah. Mari kita percepat proses ini agar ekonomi kita semakin kuat,” tambahnya.
Mendagri: Sertifikasi Halal untuk Daya Saing, Bukan Islamisasi
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan bagian dari agenda Islamisasi, tetapi strategi ekonomi untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik maupun global.
“Jangan sampai salah paham, sertifikasi halal ini bukan Islamisasi. Ini murni strategi ekonomi agar produk kita lebih kompetitif,” kata Tito.
Ia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam lebih memilih produk bersertifikat halal. Dengan demikian, sertifikasi halal akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.
“Produk yang memiliki sertifikat halal akan lebih dipercaya oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah peluang besar yang harus kita manfaatkan,” tegasnya.
Pengendalian Inflasi: Fokus pada Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
Selain membahas sertifikasi halal, Rakor juga menyoroti pengendalian inflasi nasional. Tito mengungkapkan bahwa inflasi Indonesia pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan dan -0,48% secara bulanan.
Indonesia saat ini berada di peringkat 10 dari 186 negara dengan inflasi terendah, serta peringkat 1 dari 24 negara G20 dalam stabilitas inflasi.
“Angka inflasi kita cukup stabil, tetapi kita tetap harus waspada. Target kita adalah menjaga inflasi dalam kisaran 1,5% hingga 3,5% agar tetap kondusif bagi produsen dan konsumen,” jelas Tito.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa deflasi Februari 2025 dipicu oleh penurunan harga di beberapa sektor.
✅ Komponen Inti mengalami inflasi 0,25%, dengan kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil.
✅ Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi 2,65%, dengan penurunan tarif listrik sebagai penyebab utama.
✅ Komponen Bergejolak mengalami deflasi 0,93%, dipicu oleh turunnya harga daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
“Stabilitas harga pangan masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar,” ujar Amalia.
Pemprov Lampung Berkomitmen Percepat Sertifikasi Halal dan Stabilitas Inflasi
Sebagai tindak lanjut dari Rakor ini, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung program pemerintah pusat:
✔️ Memfasilitasi percepatan sertifikasi halal bagi UMKM dan pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar nasional maupun global.
✔️ Menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah, guna memastikan inflasi tetap terkendali.
✔️ Bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor industri halal dan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Kami siap mendukung percepatan sertifikasi halal dan pengendalian inflasi di Lampung. Langkah ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Zainal Abidin.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Lampung dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pengembangan industri halal dan stabilitas ekonomi nasional.***
