SAIBETIK– Pemerintah berencana menggelar lelang pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Negara (IKN) pada kuartal pertama tahun 2025. Namun, hingga saat ini anggaran untuk proyek besar tersebut masih tertahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyatakan bahwa proses lelang untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan akan dimulai pada kuartal pertama tahun depan. Pembangunan ini mencakup pembangunan gedung serta fasilitas yang mendukung kedua lembaga tersebut.
“Lelangnya akan dilakukan tahun depan, semua gedung dan fasilitas DPR akan dilelang pada kuartal I,” ujar Dody Hanggodo.
Ia menegaskan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, saat ini, prioritas utama pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan gedung eksekutif yang masih dalam tahap pengerjaan.
“Fokusnya sekarang adalah menyelesaikan gedung eksekutif, itu yang belum selesai,” tambahnya.
Meski begitu, Dody mengungkapkan bahwa semua anggaran untuk proyek yang akan dilaksanakan pada tahun depan masih dalam tahap pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Saya sudah menyampaikan bahwa semua anggaran masih dalam review oleh BPKP,” jelas Dody.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa tantangan utama dalam melanjutkan pembangunan IKN adalah masalah anggaran. Oleh karena itu, pemerintah tengah berusaha menarik investor, baik lokal maupun asing, untuk mendanai megaproyek IKN.
“Anggaran kita harus dibagi untuk sektor-sektor lainnya,” ujar AHY.
AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan dalam pembangunan ini, dengan menjadi mitra strategis pemerintah dan menghubungkan sektor swasta, termasuk pengusaha besar dan UMKM, untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur IKN.
Lebih lanjut, AHY menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN, terutama dalam menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). “Banyak yang bertanya apakah pembangunan IKN akan diteruskan. Pak Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan,” tegas AHY.
Penyelesaian KIPP di IKN akan mencakup kantor kementerian, gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. “IKN akan menjadi pusat pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Itu yang akan menjadi fokus utama kami,” tambahnya.
AHY juga menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Otorita IKN (OIKN) untuk menyelesaikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Sujatmiko, mengapresiasi langkah pemerintah yang masih melakukan kajian terhadap pembangunan gedung parlemen di IKN. Menurutnya, membangun ibu kota baru adalah bagian dari membangun peradaban baru.
“Jika soal pemindahan, kami (DPR) masih menunggu sarana dan prasarana selesai,” jelas Sujatmiko kepada Rakyat Merdeka, Jumat (6/12/2024).
Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 63/2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, DPR menjadi lembaga negara yang direncanakan untuk pindah ke IKN pada tahap pertama, meskipun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
Menurut Pasal 3 ayat 1 huruf f Perpres 63/2022, tahapan pembangunan dan pemindahan IKN akan dilakukan dalam lima tahap: tahap I (2022-2024), tahap II (2025-2029), tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), dan tahap V (2040-2045).***
