SAIBETIK – Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan adanya upaya dari sejumlah pihak yang berencana mengacak-acak jalannya Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada 2025. Menurut Deddy, upaya tersebut sudah terdeteksi sejak lama.
Deddy menyebutkan bahwa indikasi pertama terlihat dari gugatan yang diajukan ke PTUN terkait dengan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PDIP 2025-2026, yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. “Tanda-tandanya sudah terlihat jelas, seperti gugatan dari kelompok tertentu yang didorong oleh individu tertentu untuk mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan personel DPP PDIP,” ujarnya.
Indikasi kedua, Deddy melanjutkan, adalah munculnya spanduk yang menyatakan bahwa PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri adalah ilegal. “Kami sudah mengetahui itu, bahkan kami telah memberikan respon beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, itu adalah tanggung jawab Anda untuk menggali lebih dalam,” tambahnya.
Sebelumnya, lima kader PDIP sempat menggugat PTUN terkait SK kepengurusan PDIP 2025-2026, yang mereka anggap bertentangan dengan AD/ART partai, khususnya Pasal 17 yang mengatur struktur dan komposisi DPP serta masa bakti lima tahun. Namun, setelah beberapa waktu, mereka mencabut gugatan tersebut dan meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Isu mengenai upaya untuk mengacaukan Kongres PDIP 2025 juga disampaikan langsung oleh Megawati. Dalam keterangannya, Megawati mengungkapkan bahwa saat ini beredar narasi yang menyebutkan bahwa kepemimpinannya dinilai gagal. “Saya sengaja sampaikan ini agar publik tahu, ada yang ingin mengacak-acak agenda Kongres. Cobalah untuk awut-awut partai saya,” ujarnya tegas, namun tanpa menyebutkan pihak-pihak yang dimaksud.
Megawati juga menantang mereka yang berani mengguncang kepemimpinannya, mengisyaratkan adanya usaha untuk merebut posisi Ketua Umum PDIP.***
