SAIBETIK – Infrastruktur di Kabupaten Pringsewu masih memprihatinkan, dan menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pringsewu, Anton Subagyo, hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta kurang maksimalnya pemeliharaan.
Melalui pesan singkat yang diterima pada Rabu (15/1/2024), Anton mengungkapkan bahwa masalah ini sudah sangat terlihat, salah satunya adalah kondisi jalan yang awalnya hanya memiliki lubang kecil, namun dibiarkan hingga berkembang menjadi besar dan menyerupai kubangan. “Kondisi ini terjadi hampir di semua ruas jalan, dan menjadi potret buruknya infrastruktur di Pringsewu,” ujarnya.
Selain masalah jalan, drainase di Pringsewu juga semakin menyempit dan sering mampet, menyebabkan air mengalir ke jalan dan menambah beban infrastruktur.
Anton berharap pemerintahan baru bisa segera menuntaskan permasalahan ini, termasuk penyelesaian jalan jalur dua yang menghubungkan Tugu Gajah hingga pusat perkantoran bupati, serta pelebaran jalan dari Jembatan Bulukarto sampai Pendopo Pringsewu.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pembangunan, terutama dalam hal mencari terobosan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang terbatas. “Pemerintah harus berani berinovasi, sering-sering berkoordinasi dengan kementerian terkait, bahkan bila perlu pinjam dana untuk pembangunan jalan,” katanya.
Meskipun anggaran Pringsewu mencapai lebih dari Rp1 triliun, alokasi untuk belanja modal seperti jalan, jembatan, dan drainase hanya sekitar Rp70 miliar per tahun, dengan perkiraan untuk tahun 2025 sebesar Rp78 miliar. Anton menegaskan bahwa mengandalkan APBD untuk infrastruktur dengan anggaran terbatas tersebut akan sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang ada.
Terkait dengan wajah ibukota Kabupaten Pringsewu, Anton menekankan pentingnya penentuan fokus pembangunan, baik di kawasan kota Pringsewu maupun di kompleks perkantoran bupati. “Harus jelas di mana titik konsentrasinya,” jelasnya.
Untuk proyek pelebaran jalan, khususnya dari Pekon Sidoharjo hingga pusat kota, ia menyarankan agar dilakukan dengan gotong royong agar prosesnya lebih cepat dan efisien. “Kalau pelebaran jalan harus semua minta ganti rugi, maka tidak akan ada gunanya garis sepadan jalan kabupaten, provinsi, dan nasional di Pringsewu,” katanya.
Anton juga mengingatkan bahwa pembebasan lahan di sepanjang jalan nasional, terutama dari Sidoharjo hingga Pasar Pringsewu, akan sangat mahal dan bisa menghabiskan anggaran APBD satu tahun penuh.
Anton berharap agar kepala daerah mendatang bisa menangani penyebab banjir dengan membangun kawasan yang tepat. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan adalah pemerintah harus fokus dan memaksimalkan perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan berjalan aman dan efektif.***
