SAIBETIK— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui kehadiran aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14/7/2025)
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Berdasarkan laporan Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, inflasi nasional pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,87% (year-on-year) dan 0,19% (month-to-month). Beberapa komoditas penyumbang inflasi nasional meliputi beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Sebaliknya, cabai merah dan bawang putih justru menjadi penyumbang deflasi.
Di Provinsi Lampung sendiri, data SP2KP menunjukkan kenaikan Indeks Harga Pangan (IHP) sebesar 0,59% pada minggu kedua Juli, dengan Kabupaten Pesawaran mencatat IHP tertinggi 2,14%, dipicu oleh lonjakan harga cabai rawit, beras, dan cabai merah.
Meski demikian, Lampung tetap berada di peringkat ke-10 terendah inflasi antarprovinsi dengan angka inflasi 2,27% (yoy)—masih dalam batas target nasional sebesar 2,5%.
Deputi Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, menambahkan bahwa harga komoditas strategis seperti beras medium, bawang putih, dan minyak goreng Minyakita di Lampung masih stabil. Sementara itu, daging ayam ras dan telur ayam menunjukkan penurunan harga, tetapi cabai rawit merah mengalami kenaikan signifikan hingga 13,20% dalam sepekan terakhir.
Rapat ini juga mengungkap 9 langkah konkret pengendalian inflasi daerah, yakni:
- Pemantauan harga dan stok secara berkala
- Rapat teknis TPID rutin
- Kelancaran distribusi bahan pokok
- Gerakan menanam komoditas pangan
- Operasi pasar murah
- Sidak ke pasar dan distributor
- Koordinasi antar daerah penghasil
- Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)
- Bantuan transportasi dari APBD
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengapresiasi daerah yang telah aktif dan konkret dalam menekan inflasi. Ia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih tanggap dan sigap dalam menghadapi gejolak harga pangan.
“Stabilitas inflasi harus dijaga melalui langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor. Jangan menunggu naik dulu baru bertindak,” tegas Tomsi.
Langkah konsisten Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga inflasi menjadi indikator positif keberhasilan koordinasi antarinstansi. Pemprov optimistis dapat terus menjaga harga pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat.***
