SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan pendidikan. Gubernur Mirza menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif nasional dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/5/2025). Rapat ini menjadi tindak lanjut survei lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
“Ini bukan sekadar proyek fisik. Sekolah Rakyat adalah investasi masa depan. Gubernur Mirza ingin Lampung jadi pelopor pendidikan yang merata dan berkeadilan,” tegas Firsada.
Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem pendidikan berasrama, seperti konsep Taruna Nusantara, dengan pendekatan penguatan karakter dan keterampilan hidup. Fokus utamanya adalah membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin agar dapat memperoleh pendidikan layak, bermutu, dan setara.
Lampung telah mengusulkan dua lokasi strategis untuk pembangunan tahap awal: Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan, dan Slusuban di Kabupaten Lampung Tengah. Kota Baru menjadi prioritas karena memiliki infrastruktur pendukung serta status lahan yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menyebut bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dimulai pada Juli 2025. “Kami bekerja cepat agar Lampung masuk dalam 100 lokasi pembangunan tahap pertama di Indonesia,” katanya.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, serta membangun sumber daya manusia Indonesia yang kuat, tangguh, dan berdaya saing global.
Program ini juga sejalan dengan misi Gubernur Mirza dan Wagub Jihan untuk memperkuat kualitas SDM di Provinsi Lampung, khususnya generasi muda dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turut memberikan dukungan penuh dan terlibat aktif dalam proses percepatan administrasi lahan. Komitmen lintas sektor ini menjadi fondasi kuat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat terlaksana tepat waktu.
Dengan sinergi pemerintah daerah, kementerian terkait, dan komitmen nasional dari Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata untuk membawa anak-anak dari garis kemiskinan menuju masa depan yang lebih cerah.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Sekolah Rakyat akan menjawab ketimpangan itu, dan Lampung siap menjadi bagian dari perubahan besar ini,” pungkas Firsada.***
