SAIBETIK— Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam apel bulanan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (17/7).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
“Dengan kondisi geografis dan populasi lebih dari 9 juta jiwa, tantangan penanggulangan bencana di Lampung semakin kompleks. Maka, dibutuhkan keselarasan program dari pusat hingga daerah,” ujar Sulpakar.
Hingga 1 Juli 2025, sebanyak 198 kejadian bencana telah terjadi di Lampung, mayoritas berupa banjir dan tanah longsor akibat dampak perubahan iklim. Sementara itu, BPBD Lampung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41 persen.
Gubernur menekankan bahwa penurunan indeks risiko bencana harus menjadi salah satu indikator utama pembangunan. Upaya ke depan harus mengarah pada:
- Penanggulangan berbasis kawasan rawan bencana,
- Penguatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan,
- Tata kelola kelembagaan yang lebih terintegrasi.
“Kita pernah membuktikan saat pandemi COVID-19 bahwa sinergi adalah kunci. Penanggulangan bencana harus menjadi fondasi, bukan penghambat pembangunan,” tegas Sulpakar.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Pemprov untuk menjadikan semangat gotong royong sebagai kekuatan dalam membangun Lampung yang tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.***
