SAIBETIK—Bawaslu Sumut mengungkapkan bahwa sebanyak 40 pelanggaran telah terjadi dalam Pilkada 2024, menjelang masa tenang. Laporan resmi Bawaslu mencatat pelanggaran tersebut terdiri dari 8 pelanggaran administratif, 19 pelanggaran kode etik, 2 pelanggaran pidana, dan 11 pelanggaran hukum lainnya.
Komisioner Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini melibatkan berbagai pihak, seperti aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, hingga tokoh masyarakat. Kasus-kasus yang ditemukan meliputi ketidaknetralan kepala desa atau lurah, ASN yang mendukung pasangan calon tertentu melalui media sosial, serta ASN yang terlibat dalam kegiatan untuk menguntungkan pasangan calon.
Pelanggaran terbanyak ditemukan di Kabupaten Nias dengan 14 kasus, diikuti oleh Kota Gunungsitoli dan Padang Lawas masing-masing dengan empat pelanggaran. Saut menyebutkan, di wilayah-wilayah tersebut, beberapa kepala desa terlihat terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu, dan ASN terlibat dalam kegiatan yang mendukung pasangan calon secara tidak langsung.
Saut juga mengimbau masyarakat untuk aktif memantau jalannya Pilkada 2024 dan melaporkan segala bentuk pelanggaran. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan pilkada yang bersih. “Kami telah menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, baik melalui aplikasi, situs resmi, maupun posko pengawasan,” kata Saut.
Untuk pelanggaran pidana, Bawaslu Sumut telah menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
