SAIBETIK–Dari indikasi suap sampai soal maskot kera untuk Pilwakot Bandar Lampung. Profesionalitas KPU Bandar Lampung memang tengah diuji.
Besok, Kamis 11 Juli 2024, komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Fery Triatmojo akan menjalani sidang kode etik terkait indikasi suap yang dilaporkan oleh caleg PDIP.
Dalam laporannya, caleg PDIP untuk DPRD Kota Bandar Lampung, Erwin Nasution menyebut telah memberikan uang sebesar Rp530 juta kepada Fery Triatmojo.
Rentetan kasus suap itu melibatkan Ketua PPK Kedaton, Heri Hilman Rizal yang disebut menerima Rp130 juta dan Ketua Panwascam Kedaton, Erwin Aruan serta Ketua Panwascam Way Halim, Septoni yang disebut menerima masing-masing Rp50 juta.
Pemecatan terhadap Ketua PPK dan Panwascam ini kian menguatkan indikasi bahwa suap memang benar terjadi.
Namun anehnya, kasus ini hanya berhenti sampai pada pemecatan tanpa ada sangsi pidana lanjutan terhadap upaya penyalahgunaan jabatan yang melanggar hukum.
Kasus ini juga sempat redup, berkali-kali wartawan berupaya mengklarifikasi kasus suap ini kepada Fery Triatmojo namun tak pernah berhasil.
Seolah tak ingin kasusnya terhenti hanya sampai pada pemecatan di level PPK dan Panwascam saja, Laskar Lampung kemudian melaporkan kasus suap ini ke DKPP.
Laskar Lampung menuntut transparansi dari penyelesaian kasus suap ini termasuk menindak siapapun yang terlibat.
Apalagi, tak selayaknya seorang komisioner KPU yang terikat dengan janji profesionalitas dan independen justru bermain di ranah kewenangannya.
Laskar Lampung juga menuntut jika kasus suap ini terbukti, maka sangsi tak hanya sebatas pemecatan kepada siapapun yang terlibat tapi juga memberikan sangsi hukum yang tegas.
Di sisi lain, problematika soal kasus maskot Kera yang ditetapkan KPU Kota Bandar Lampung sebagai lambang Pilwakot Bandar Lampung juga masih terus bergulir di Polda Lampung.
Ironisnya, KPU Kota Bandar Lampung terkesan menganggap permasalahan maskot ini sudah selesai.
Hal ini yang kemudian membuat para tokoh adat yang kecewa terhadap sikap KPU Kota Bandar Lampung itu menuntut agar penyidikan benar-benar dituntaskan.
Banyak kalangan yang menilai jika berbagai permasalahan yang mendera KPU Bandar Lampung saat ini bakal berdampak serius pada pelaksanaan Pilwakot Bandar Lampung.
Terlebih, pesta demokrasi di tingkat lokal ini sudah semakin dekat perhelatannya, termasuk jadwal tahapannya yang sudah mulai berjalan.*
