SAIBETIK- Dengan semangat kebersamaan dan tekad memperkuat posisi jurnalis pemerintahan, Abung Mamasa resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Pemerintah Provinsi (IJP) Lampung Periode 2025–2028 secara aklamasi, setelah dua kandidat lainnya mengundurkan diri menjelang pemilihan.
Deklarasi penetapan digelar pada Rabu, 7 Mei 2025, dan menjadi tonggak baru bagi IJP dalam memperkuat peran jurnalis sebagai pilar kontrol sosial yang profesional dan independen di lingkungan Pemprov Lampung.
“Insya Allah, saya akan bekerja secara maksimal untuk menjawab kepercayaan rekan-rekan yang telah memberikan mandat ini. IJP harus menjadi ruang yang sehat, terbuka, dan berpihak pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan jurnalis,” ujar Abung usai ditetapkan.
Dalam pidato perdananya, Abung menegaskan bahwa IJP bukan sekadar wadah kumpul jurnalis pemerintahan, melainkan platform strategis untuk menjunjung tinggi etika profesi, menjaga marwah jurnalistik, dan memperjuangkan hak-hak anggota secara adil dan terbuka.
Lima misi strategis yang akan menjadi pijakan kepemimpinannya antara lain:
- Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi melalui pelatihan, seminar, dan kerja sama dengan institusi pers dan pendidikan.
- Penguatan Solidaritas dan Etika Profesi, agar jurnalis tetap independen dan berintegritas.
- Perlindungan Profesi dan Advokasi Kesejahteraan, dengan membangun sistem responsif terhadap isu ketenagakerjaan dan perlindungan hukum.
- Transparansi Organisasi, menciptakan tata kelola IJP yang akuntabel dan partisipatif.
- Kemitraan Strategis, memperluas jejaring dengan instansi pemerintah dan lembaga luar guna mendukung pengembangan jurnalisme berkualitas.
Sebelumnya, Abung secara resmi mendaftar sebagai calon Ketua IJP Lampung dengan menyerahkan dokumen lengkap, termasuk KTP dan Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ia disambut oleh Ketua Panitia Pemilihan, Budi Bowo Laksono, dan tim pelaksana.
Dengan penetapan ini, Abung Mamasa diharapkan mampu memimpin IJP Lampung ke arah yang lebih solid, profesional, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat sinergi antara pers dan pemerintahan.***
