SAIBETIK – Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,16 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk program pengentasan kemiskinan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp914 miliar akan dialokasikan khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, menyatakan bahwa anggaran ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai target pengurangan angka kemiskinan di daerah tersebut. “Dukungan APBD Provinsi Lampung untuk pengentasan kemiskinan tahun 2024 berjumlah Rp2,16 triliun, dan khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem kami alokasikan Rp914 miliar,” ujar Fredy.
Lebih lanjut, Fredy menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo, yang menekankan pembangunan yang dimulai dari desa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan harus dilakukan dari bawah, mulai dari desa untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Fredy menekankan pentingnya pelaksanaan ketiga strategi ini secara sinergis dan konvergensi, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
“Ini akan dilakukan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor. TKPK akan bekerja sama dengan berbagai pihak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatasi masalah kemiskinan,” terang Fredy.
Menurutnya, salah satu tugas utama TKPK adalah melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, serta pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. “Kami berharap TKPK Provinsi Lampung bersama dengan 15 kabupaten/kota dapat bekerja secara inovatif, segera melakukan identifikasi masalah di lapangan, dan mengatasi hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas program ini,” tambahnya.
Pemprov Lampung optimis bahwa alokasi anggaran yang signifikan dan koordinasi yang baik akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut.***
