SAIBETIK– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus kembali menjadi sorotan pada Senin, 15 September 2025. Agenda besar berupa penyampaian laporan hasil pembahasan, persetujuan DPRD, serta pendapat akhir kepala daerah terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 digelar di ruang sidang utama DPRD dan dihadiri lengkap oleh 45 anggota serta unsur pimpinan dewan.
Rapat paripurna ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Tanggamus Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, MA., MH., bersama Wakil Bupati Agus Suranto, jajaran Forkopimda, instansi vertikal, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat, kepala bagian, tokoh masyarakat, hingga insan pers. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan betapa pentingnya rapat tersebut dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat. “Pendapatan daerah tahun 2025 mengalami perubahan dari Rp1,81 triliun menjadi Rp1,71 triliun. Sedangkan belanja daerah berubah dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,70 triliun. Perubahan ini termasuk penambahan Rp20 miliar untuk BPJS Kesehatan Universal Health Coverage (UHC),” ujar Bupati.
Selain itu, ia memaparkan bahwa pembiayaan daerah tetap dipertahankan sebesar Rp28,89 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp27,64 miliar, serta penyertaan modal ke PT Bank Lampung sebesar Rp1,25 miliar. Dengan skema tersebut, APBD Tanggamus 2025 dipastikan tetap berada dalam kondisi anggaran berimbang, sebuah capaian penting di tengah dinamika ekonomi nasional yang tidak menentu.
Bupati menekankan bahwa rancangan perubahan APBD yang telah disetujui DPRD segera disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran akan sangat bergantung pada stabilitas daerah.
“Perubahan APBD bukan sekadar angka-angka. Yang terpenting adalah bagaimana implementasinya mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, saya mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga kondusifitas daerah. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang tidak jelas sumbernya, terutama di media sosial,” tegas Bupati.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuat media sosial menjadi saluran informasi tercepat, namun tidak selalu terjamin kebenarannya. Situasi ini bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan bijak. “Hampir seluruh warga memiliki media sosial. Jika daerah kita tidak kondusif akibat informasi menyesatkan, investor tentu akan memilih daerah lain yang lebih aman. Stabilitas adalah kunci pembangunan,” lanjutnya.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan pantun yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta sidang. Pantun tersebut mengandung pesan kebersamaan untuk menjaga kedamaian dan memperkuat semangat gotong royong demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan disahkannya perubahan APBD 2025, Kabupaten Tanggamus diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pengelolaan keuangan daerah, stabilitas politik, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan Tanggamus yang lebih maju dan sejahtera.***
