SAIBETIK— Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin serius dalam menekan angka kemiskinan. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) TKPK Tahun 2025, Kamis (9/10/2025). Rakortek ini digelar untuk memastikan seluruh program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wabup Agus menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan berwirausaha. Menurutnya, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pengentasan kemiskinan adalah wujud kepedulian sosial kita sekaligus investasi masa depan bagi masyarakat dan daerah. Setiap program harus benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,” kata Agus.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Tanggamus menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, angka kemiskinan tercatat 10,28%, turun dari 10,52% pada tahun sebelumnya. Hingga Triwulan II 2025, angka ini menurun lebih jauh menjadi 10,1%. Pemerintah menargetkan penurunan lebih agresif, yakni 10,05% pada akhir 2025 dan 8,95% pada tahun 2030, untuk mencapai target satu digit yang menjadi impian Kabupaten Tanggamus.
Wabup Agus menegaskan bahwa target-target ini menjadi dasar penyusunan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Tanggamus mengalokasikan anggaran sebesar Rp219,53 miliar pada APBD Murni 2025. Anggaran ini meningkat menjadi Rp236,82 miliar dalam Perubahan APBD 2025, dengan penambahan terbesar dialokasikan ke Dinas Kesehatan senilai Rp20 miliar untuk memperluas kuota PBI-BPJS.
Hingga Triwulan III 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp105 miliar atau 44,34%, dengan capaian kinerja sebesar 45%. Masih ada sisa anggaran Rp131,8 miliar yang perlu segera direalisasikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program-program tersebut.
“Semakin cepat anggaran terealisasi, semakin cepat pula manfaatnya sampai ke masyarakat. Kita harus pastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat pekon,” tegas Wabup Agus.
Rakortek TKPK Tahun 2025 juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah. Agus Suranto mengingatkan bahwa setiap dinas dan instansi yang memiliki program pengentasan kemiskinan harus segera mengeksekusi kegiatan, memantau capaian, serta memastikan bahwa setiap manfaat dapat dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif. Kita butuh partisipasi semua pihak agar solusi yang kita terapkan berkelanjutan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Wabup Agus juga menyinggung beberapa program unggulan yang mendukung pengentasan kemiskinan, antara lain pemberdayaan ekonomi pekon, pelatihan keterampilan bagi warga kurang mampu, bantuan sosial bersyarat, serta program kesehatan dan pendidikan untuk keluarga pra-sejahtera. Ia berharap seluruh program ini dapat beroperasi secara sinergis dan terintegrasi sehingga menimbulkan efek berantai dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Ini adalah momentum bagi kita semua untuk bekerja lebih keras, berinovasi, dan memastikan masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh peluang untuk mandiri secara ekonomi,” pungkas Wabup Agus Suranto.***
