SAIBETIK– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi menerjunkan 500 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Ekoteologi dan Pertanahan, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Student Centre Kampus 2 UIN Pekalongan dan menjadi sorotan sebagai kolaborasi strategis antara pemerintah, perguruan tinggi, dan kementerian agama.
Menteri Nusron menegaskan, penerjunan mahasiswa ini memiliki tujuan yang jauh lebih strategis daripada sekadar program akademik. Menurutnya, mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif dalam penyelesaian masalah pertanahan, terutama terkait aset keagamaan yang hingga kini belum bersertifikat. “Supaya meminimalisir ribut yang terus-menerus begitu. Karena memang tanah ini adalah sumber masalah dan sumber konflik umat manusia,” kata Nusron.
Ia menjelaskan bahwa program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menuntaskan sertipikasi dan mengamankan aset umat, termasuk tanah wakaf dan fasilitas ibadah. Sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama (Kemenag), dan perguruan tinggi menjadi kunci keberhasilan program ini. “Kami mengapresiasi kegiatan ini, di mana UIN K.H. Abdurrahman Wahid menjadi *pilot project*, percontohan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kemenag dan kampus di lingkungan Kemenag. Dalam rangka menuntaskan sertipikasi dan mengamankan aset umat dan tempat ibadat, baik itu dalam bentuk wakaf maupun bentuk lain,” ujar Nusron.
Dari data resmi, total objek tanah wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai 561.909 bidang. Namun, baru 278.469 bidang dengan luas sekitar 26.852 hektare yang telah terdaftar. Hingga tahun 2025, hanya 11.309 bidang tanah wakaf yang telah berhasil diterbitkan sertifikatnya. Melihat kondisi ini, keterlibatan mahasiswa KKN Tematik menjadi strategi penting untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi aset umat di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten dan Kota Pekalongan.
Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Zaenal Mustakim, menyampaikan bahwa target KKN Tematik kali ini mencakup 2.093 bidang tanah, dengan rincian 1.944 bidang tanah di Kabupaten Pekalongan dan 149 bidang tanah di Kota Pekalongan. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya soal akademik, melainkan wujud nyata kontribusi mahasiswa dalam pengabdian kepada negara dan masyarakat. “Kami berharap, melalui KKN Tematik ini, semuanya bisa terdaftar dan bersertipikat wakaf secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Zaenal.
Selain Menteri Nusron dan Rektor Zaenal, prosesi penerjunan mahasiswa juga dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah turut hadir, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program ini.
Menteri Nusron menekankan bahwa keberhasilan program ini diharapkan menjadi contoh nyata sinergi antarinstansi, di mana mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di lapangan. Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa diharapkan bisa menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset keagamaan.
“Ini bukan sekadar ujian akademik, tapi ujian konstitusi mahasiswa untuk umat secara nyata. Setiap langkah yang dilakukan mahasiswa di lapangan akan berdampak langsung pada keamanan aset umat dan kelangsungan fungsi sosial dari tanah wakaf,” tegas Nusron.
Program KKN Tematik ini diharapkan juga dapat memperkuat kapasitas mahasiswa dalam memahami isu pertanahan dan ekoteologi secara komprehensif, sekaligus memupuk rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan umat. Sinergi ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif yang nyata, terutama dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yang telah berlangsung lama.***
