SAIBETIK- Polres Pringsewu resmi mengajukan usulan pembangunan lima jembatan gantung kepada Satgasus Darurat Jembatan, sebagai respons atas kondisi sejumlah wilayah di Kabupaten Pringsewu, Lampung, yang hingga kini masih terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur penghubung. Usulan ini disampaikan setelah proses identifikasi yang dilakukan langsung oleh Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra, bersama jajaran.
Dalam peninjauan tersebut, AKBP Yunnus mendatangi satu per satu titik yang diusulkan, memastikan kondisi lapangan, tingkat urgensi, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan akibat tidak adanya jembatan. Lima lokasi yang diajukan tersebar di beberapa kecamatan, yakni:
1. Pekon Sukoharjo 4 Kecamatan Sukoharjo – Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu
2. Pekon Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara – Sukajadi
3. Pekon Banjarrejo Kecamatan Banyumas – Pekon Bumiarum Kecamatan Pringsewu
4. Pekon Margodadi Kecamatan Ambarawa – Pekon Waluyojati Kecamatan Pringsewu
5. Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa – Waykhilau Kabupaten Pesawaran
Kelima lokasi ini memiliki karakter masalah yang sama: tidak ada jembatan penghubung meski menjadi jalur vital antar-wilayah. Ribuan warga bergantung pada jalur ini setiap hari untuk bekerja, sekolah, ke pasar, atau sekadar mengakses fasilitas pelayanan publik.
AKBP Yunnus menegaskan bahwa usulan ini sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan 300.000 jembatan di seluruh Indonesia untuk memperkuat jaringan konektivitas desa dan wilayah pinggiran. Menurutnya, Pringsewu membutuhkan perhatian khusus karena sejumlah wilayah masih menghadapi hambatan mobilitas yang sudah terjadi puluhan tahun.
“Kami sudah identifikasi titik yang paling mendesak. Lima lokasi ini tidak memiliki jembatan sama sekali. Padahal ini jalur padat yang dilalui anak sekolah, mahasiswa, pedagang, dan warga yang beraktivitas setiap hari,” ujar AKBP Yunnus, Rabu (3/12/2025).
Dari kelima titik itu, lokasi paling kritis berada di Pekon Banjarrejo, Kecamatan Banyumas. Di wilayah ini, warga terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit bambu setiap hari. Selain memakan waktu dan biaya, jalur ini sangat berbahaya, terutama saat hujan deras atau ketika debit air sungai meningkat.
“Untuk Banjarrejo, kami menetapkan sebagai prioritas. Kondisi di sana paling berat dan berbahaya. Kami berharap pemerintah dapat mendahulukan pembangunan di lokasi tersebut,” tegasnya.
Suara warga memperkuat urgensi usulan ini. Isma, salah satu warga Banjarrejo, mengungkapkan pengalaman berat yang harus ia dan warga lain jalani setiap kali hendak menyeberang sungai. Untuk pulang-pergi bekerja atau berbelanja kebutuhan pokok, ia harus membayar Rp5.000 sekali seberang menggunakan perahu rakit.
“Dari Pringsewu mau ke rumah, kami harus bayar ongkos rakit. Kalau banjir, risikonya besar, bisa hanyut. Kami juga sering bantu menyelamatkan orang yang hampir jatuh dari rakit,” tutur Isma.
Selama puluhan tahun, kondisi itu tak pernah berubah. Tidak adanya jembatan membuat warga terbelakang dalam akses ekonomi dan pendidikan. Anak sekolah sering terlambat karena harus menunggu giliran menyeberang, sementara pedagang kesulitan mengangkut barang dalam jumlah besar.
Bagi warga, kehadiran jembatan gantung bukan hanya soal mempermudah aktivitas, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk keselamatan. Banyak kejadian hampir celaka, terutama saat musim hujan. Rakit yang menjadi satu-satunya sarana penyeberangan sering terbawa arus, tali penahan putus, atau warga terpeleset saat naik dan turun di tepian sungai.
“Kami ingin perekonomian di sini ikut tumbuh. Jalan juga semoga diperbaiki. Yang paling penting, jembatan ini dibangun agar kami bisa hidup lebih aman,” kata Isma.
Selain Banjarrejo, empat titik lainnya juga memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Warga yang tinggal di sekitar sungai di Sukoharjo, Podomoro, Madaraya, Margodadi, dan Ambarawa juga menghadapi persoalan serupa. Banyak warga memilih mengambil jalan memutar hingga 4–7 kilometer hanya untuk mencapai pusat kecamatan, meski sebenarnya jaraknya sangat dekat bila ada jembatan.
Usulan yang telah disampaikan Polres Pringsewu kini menunggu respons Satgasus Darurat Jembatan. Warga berharap, dengan dukungan kepolisian dan pemerintah pusat, pembangunan jembatan gantung dapat segera terealisasi, mengingat manfaatnya yang sangat besar tidak hanya untuk mobilitas, tetapi juga peningkatan ekonomi desa, akses pendidikan, dan keselamatan masyarakat.
Masyarakat Pringsewu kini menunggu keputusan pemerintah. Apakah lima jembatan ini benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat, atau kembali menjadi deretan panjang daftar usulan yang tak kunjung dibangun? Warga berharap penantian panjang bertahun-tahun ini segera berakhir dengan hasil nyata.***
