SAIBETIK– Komisi 2 DPRD Kabupaten Pringsewu mendorong agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan langkah jemput bola untuk mengakses program-program bantuan dari Kementerian Pertanian RI, khususnya melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, menjelang tahun 2026. Dorongan ini disampaikan setelah jajaran Komisi 2 melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Senin (17/11/2025).
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pringsewu, Anton Subagyo, menegaskan bahwa berbagai program bantuan dari kementerian sangat strategis bagi pembangunan sektor perkebunan di daerah. “Banyak program pertanian, khususnya perkebunan, yang akan diturunkan ke pemerintah daerah. Ini merupakan kesempatan bagi Pringsewu untuk mendapatkan bantuan bibit, sarana prasarana, dan dukungan teknis,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Anton menambahkan, pada tahun 2026 dan 2027, Kabupaten Pringsewu berpotensi mendapatkan program pembibitan kakao seluas 800 hektar, dengan rincian 400 hektar pada 2026 dan sisanya pada 2027. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perkebunan kakao dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat petani. Selain itu, OPD terkait diminta mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dan operasional agar program dapat berjalan lancar.
Lebih jauh, Anton menyebut bahwa pemerintah pusat juga tengah fokus pada ketahanan pangan dan program hilirisasi perkebunan. “Ke depan, pembangunan pabrik pengolahan di sekitar wilayah perkebunan akan mampu menampung tenaga kerja lokal, sekaligus mendorong nilai tambah komoditas unggulan. Fokus hilirisasi ini meliputi tujuh komoditas utama: tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala,” jelasnya.
Anggota Komisi 2 Sudiyono menambahkan bahwa dari kunker tersebut terungkap provinsi Lampung mendapatkan alokasi bantuan pembibitan senilai Rp150 miliar, meliputi kelapa di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran, serta kakao di Pesawaran dan Pringsewu. “Untuk Pringsewu, khususnya kakao, akan tersedia 400 hektar pada 2026 dan 400 hektar pada 2027. Syarat utamanya, CPCL dan data poligon harus lengkap dan bisa diakses langsung oleh presiden,” ujar Sudiyono.
Sudiyono juga menegaskan pentingnya pengembangan klaster kakao dan kelapa hibrida/genjah di Pringsewu agar daerah ini tidak hanya mengikuti alokasi untuk kabupaten lain. “Prinsipnya, kementerian menunggu usulan dari daerah. Kami berharap Pringsewu bisa menjadi prioritas,” tuturnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi 2 juga memaparkan potensi perkebunan Kabupaten Pringsewu, meliputi kelapa, karet, kelapa sawit, kakao, kopi, dan aren. Anton Subagyo menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara DPRD, OPD, dan masyarakat petani agar setiap program dari kementerian dapat diimplementasikan secara maksimal. “Kami berharap Pringsewu rutin mendapatkan program pembibitan dan dukungan sarpras jalan perkebunan agar sektor ini dapat terus berkembang,” ujarnya.
Kunker ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 2 Anton Subagyo SH, anggota Sudiyono, Leswanda Putra, Ediyanto, Assa Attorida El Hakim MM, Meifi Anindya Larasati SPd, dan Ririn Puspitasari. Dengan langkah strategis ini, Komisi 2 DPRD Pringsewu berharap sektor perkebunan di kabupaten ini semakin produktif dan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.***
