SAIBETIK– Warga Jalan Kenanga II, Pringsewu Utara, masih menunggu realisasi pembangunan gapura pintu masuk yang telah diusulkan sejak tiga tahun lalu. Usulan ini kembali disampaikan dalam reses anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi PAN, Asa Attorida El Hakim, pada Senin (15/12/2025).
Dalam reses yang dihadiri pegawai PUPR, ketua Karang Taruna Pringsewu Utara Joko Miharto, kepala lingkungan, ketua LPM, serta ratusan warga, Asa mengakui bahwa permintaan pembangunan gapura ini sudah beberapa kali disampaikan. “Jadi ini permintaan yang ke sekian kalinya agar gapura masuk Jalan Kenanga II bisa dibangun,” ujar Asa saat menanggapi keluhan warga.
Selain pembangunan gapura, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan dan infrastruktur lainnya. Ema, salah satu warga, mengusulkan agar warga kurang mampu bisa memperoleh BPJS gratis karena banyak yang menunggak iuran sehingga kesulitan berobat. Ia juga menyoroti keterbatasan penggunaan kartu KIS, yang hanya bisa digunakan oleh pemilik utama dalam satu KK, sehingga anggota keluarga lain tidak bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan.
Usulan lain terkait infrastruktur di antaranya perbaikan jalan masuk pasar induk di area pos satpam. Kerusakan jalan dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan warga ke pasar. Asa menekankan bahwa reses merupakan kesempatan untuk menampung aspirasi masyarakat agar bisa diajukan dalam pembangunan. “Semua aspirasi yang disampaikan akan kita catat dan diajukan sesuai prosedur agar bisa dipertimbangkan untuk pembangunan,” katanya.
Perwakilan Dinas Sosial, Dedi Rahmadi, menambahkan bahwa bansos memang menjadi perhatian utama masyarakat. Namun, ia menekankan keterbatasan anggaran sehingga pendataan ketat tetap diperlukan. “Ada banyak kriteria untuk mendapatkan bansos, namun garis besarnya adalah miskin. Jadi bagi yang ingin mendapatkan bansos, harus memenuhi kriteria tersebut,” jelas Dedi.
Sementara itu, perwakilan PUPR, Riki, menegaskan bahwa setiap pembangunan fisik harus melalui usulan resmi seperti reses atau Musrenbang. “Kalau masyarakat ingin ada pembangunan, sampaikan secara resmi agar bisa dikaji dan dipertimbangkan,” ujarnya.
Reses di Jalan Kenanga II ini menunjukkan bahwa masyarakat Pringsewu Utara masih aktif menyuarakan kebutuhan pembangunan fisik dan sosial. Namun, proses realisasi terkadang memerlukan waktu panjang karena berbagai pertimbangan teknis, anggaran, dan prioritas pembangunan. Dengan partisipasi aktif warga melalui reses, diharapkan aspirasi masyarakat bisa terakomodasi secara lebih efektif dalam perencanaan pemerintah daerah.***
