SAIBETIK– Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menciptakan langkah strategis dalam memperluas akses keuangan syariah di masyarakat. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemkab Pesawaran dan OJK meluncurkan Pencanangan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Hidayah Gerning, Kecamatan Tegineneng, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, Karo Perekonomian Provinsi Lampung Rinvayanti, Kepala BSI Cabang Pesawaran Desi Anggraeni, Brand Manager Bank Sampah Sahabat Gajah Nur Rokhim, serta Pimpinan Ponpes Al-Hidayah KH. Ahmad Ma’shum Abror.
Bupati Nanda Indira dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara OJK, Pemprov Lampung, dan Pemkab Pesawaran. Ia menekankan bahwa program EPIKS bukan hanya soal layanan keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi dan pemberdayaan ekonomi umat. “Dengan EPIKS, pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai tempat pendidikan agama, tapi juga menjadi pusat kolaborasi ekonomi syariah yang inklusif, memberikan akses keuangan yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Selain pencanangan EPIKS, kegiatan ini juga meliputi peluncuran Bank Sampah di lingkungan Ponpes Al-Hidayah dan pembukaan 650 rekening tabungan pelajar syariah untuk para santri. Program ini dirancang untuk menanamkan budaya menabung, kesadaran lingkungan, serta nilai-nilai kemandirian dan kewirausahaan sejak dini. “Bank Sampah ini diharapkan menjadi model ekosistem pendidikan berbasis lingkungan yang berkelanjutan sekaligus menumbuhkan jiwa entrepreneur pada santri. Saya berharap model ini bisa direplikasi di kecamatan dan desa lain di Kabupaten Pesawaran,” kata Bupati Nanda.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menilai Pesawaran memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, mengingat 96 persen penduduknya beragama Islam dan terdapat lebih dari 80 pondok pesantren yang tersebar di wilayah ini. Program EPIKS dirancang agar pesantren dapat menjadi pusat inklusi keuangan yang menghubungkan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah. Otto menambahkan bahwa kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Sampah Sahabat Gajah akan memperkuat pemberdayaan ekonomi umat berbasis prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan.
“Melalui sinergi ini, masyarakat dan santri bisa mendapatkan layanan konsultasi keuangan syariah, pembinaan literasi keuangan, serta dukungan pengelolaan usaha produktif. Ini langkah strategis untuk menciptakan ekonomi pesantren yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan,” jelas Otto.
Rinvayanti, mewakili Wakil Gubernur Lampung, menambahkan bahwa pencanangan EPIKS di Pesawaran merupakan bagian dari strategi TPAKD Provinsi Lampung untuk mengembangkan literasi keuangan syariah sekaligus mengintegrasikan program bank sampah di pesantren. Berdasarkan data Kementerian Agama, Lampung memiliki 1.096 pondok pesantren, jumlah terbesar kedua di Pulau Sumatera. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan pesantren yang produktif dan ramah lingkungan. “Integrasi antara keuangan syariah dan pengelolaan lingkungan membuka peluang baru dalam pemberdayaan ekonomi pesantren sekaligus menjaga kelestarian alam,” ujarnya.
Pimpinan Ponpes Al-Hidayah, KH. Ahmad Ma’shum Abror, menyambut baik program ini. Ponpes yang telah memiliki unit usaha seperti produksi kopi, laundry, roti, serta pertanian melon dan cabai siap menjadi laboratorium ekonomi bagi santri. “Kami siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan program EPIKS membawa manfaat nyata bagi santri dan masyarakat sekitar. Semoga kegiatan ini menjadi bekal penting bagi santri ketika mereka kembali ke masyarakat,” ungkapnya.
Program EPIKS di Pesawaran menandai era baru bagi pondok pesantren sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat ekonomi syariah. Dengan keterlibatan santri secara aktif dalam kegiatan menabung, pengelolaan usaha produktif, dan literasi keuangan, program ini diharapkan membangun generasi muda yang mandiri, berpengetahuan ekonomi, dan peduli lingkungan.***
