SAIBETIK — Usai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Mei 2025 lalu, jajaran Bhabinkamtibmas Polres Pesawaran bergerak cepat untuk menjaga suasana tetap kondusif dengan mengintensifkan program “Cooling System”, Rabu (4/6/2025).
Langkah ini dilakukan guna meredam potensi ketegangan politik pasca pemilu, mempererat kembali hubungan antarmasyarakat, serta mencegah penyebaran hoaks atau provokasi yang dapat mengganggu persatuan. Pendekatan ini menyasar akar rumput melalui metode persuasif dan dialogis, langsung dari hati ke hati.
Turun Langsung ke Masyarakat: Silaturahmi, Dialog, dan Edukasi
Dalam program “Cooling System”, para Bhabinkamtibmas aktif menyambangi desa-desa, pos kamling, musala, balai dusun, hingga forum warga. Mereka berdialog dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya.
“Kami sampaikan pesan persatuan dan pentingnya kembali bersatu untuk membangun desa dan daerah, setelah perbedaan pilihan politik yang wajar dalam demokrasi,” kata Kasi Humas Polres Pesawaran Aiptu Turono, mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K.
Program ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi dan keluh kesah masyarakat, sehingga potensi konflik bisa diatasi secara musyawarah dan damai, tanpa perlu eskalasi.
Menjaga Iklim Damai Usai Pemilu: Polri Hadir sebagai Sahabat Masyarakat
“Cooling System” bukan hanya sekadar jargon. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri yang humanis dan berorientasi pada pencegahan. Kehadiran Bhabinkamtibmas yang dikenal warga secara personal, menjadi jembatan penting antara negara dan masyarakat.
“Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak Polri. Mereka bertugas memastikan masyarakat merasa aman, damai, dan terlindungi, khususnya di momen rawan pasca-pemilu,” tegas Aiptu Turono.
Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari warga yang merasa nyaman dengan pendekatan dialogis dibanding pendekatan represif. Beberapa warga bahkan turut aktif menjadi bagian dari penyebar pesan damai dan persatuan.
Pesawaran, Contoh Kematangan Berdemokrasi
Dengan pendekatan ini, Kabupaten Pesawaran diharapkan bisa menjadi contoh daerah yang matang dalam berdemokrasi, dengan masyarakat yang tidak terpecah karena perbedaan pilihan politik.
Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.***
