SAIBTIK— Pemerintah semakin serius memperkuat pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan, memperkuat demokrasi, serta memastikan iklim investasi nasional tetap kondusif.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang digelar oleh Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Akar & Resorts, Bandar Lampung, pada Selasa (21/10/2025).
Rakor yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Jihan Nurlela), serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin. Turut hadir pula unsur Forkopimda se-Provinsi Lampung, para kepala daerah, serta perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi politik.
633.000 Ormas, Tantangan Besar dalam Pengawasan Nasional
Dalam sambutannya, Dirjen Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa kebebasan berorganisasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap organisasi berjalan sesuai koridor hukum dan tujuan kebangsaan.
“Bapak Presiden sangat serius dalam membangun daerah. Kunci dari semua program pembangunan adalah stabilitas sosial dan politik dalam konteks demokrasi. Tanpa itu, investasi tidak akan datang, ekonomi tidak akan tumbuh,” ujar Bahtiar dengan tegas.
Bahtiar mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 633.000 ormas terdaftar di seluruh Indonesia. Di Provinsi Lampung sendiri, ada 10.336 ormas berbadan hukum. Ia mengapresiasi peran besar ormas yang telah membantu pemerintah dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan wadah organisasi untuk kepentingan pribadi, politik, atau bahkan kegiatan ilegal.
“Kita tidak boleh membiarkan ormas digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan undang-undang. Presiden dan Menteri Dalam Negeri sudah jelas memberi arahan: tertibkan yang menyimpang, jangan biarkan berkembang liar,” tegasnya.
Wagub Jihan Dorong Sinergi dan Pembinaan Ormas di Lampung
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki makna strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mengelola dinamika organisasi kemasyarakatan yang terus tumbuh di Lampung.
“Perkembangan ormas di Provinsi Lampung sangat dinamis seiring kemajuan zaman. Namun, jangan sampai semangat berorganisasi justru menggeser fokus dan mengganggu stabilitas daerah maupun pertumbuhan ekonomi,” kata Jihan.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin menggelar Rakor Forkopimda sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Forum ini juga menjadi wadah penting untuk menyamakan langkah antarlembaga dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi di daerah.
Selain itu, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya pembinaan dan penghargaan bagi ormas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
“Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada ormas yang aktif membantu program pemerintah, terutama dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan Ormas, Kunci Stabilitas dan Investasi Daerah
Pengawasan ormas kini menjadi fokus utama pemerintah daerah, mengingat peran vital ormas dalam menjaga kohesi sosial serta mendukung pembangunan. Lampung, yang tengah berkembang menjadi salah satu kawasan strategis di Sumatera bagian selatan, membutuhkan situasi politik dan sosial yang stabil agar dapat menarik lebih banyak investasi.
“Ketika ormas berjalan dengan sehat dan sinergis dengan pemerintah, maka keamanan daerah terjaga, masyarakat tenang, dan investor pun merasa aman untuk menanamkan modal,” tambah Jihan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Lampung berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan, lembaga politik, hingga unsur masyarakat sipil. Menurutnya, langkah kolaboratif menjadi solusi efektif untuk mencegah munculnya ormas yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Dirjen Kemendagri: Stabilitas Daerah Adalah Pondasi Ekonomi Nasional
Dirjen Bahtiar menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pengawasan ormas bukan berarti membatasi kebebasan warga, tetapi menjaga agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Ia menilai stabilitas sosial-politik di daerah merupakan pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Negara tidak anti terhadap organisasi, tapi kita harus pastikan semua berjalan sesuai koridor hukum dan nilai Pancasila. Daerah yang stabil, pasti ekonominya tumbuh. Ketika masyarakat tenang, investor datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat,” jelasnya.
Bahtiar juga mengingatkan agar pemerintah daerah terus memperkuat peran Tim Terpadu Pengawasan Ormas agar bisa mendeteksi dini potensi konflik sosial. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dianggap sebagai kunci menjaga harmoni sosial di era demokrasi yang semakin terbuka ini.
Harapan untuk Lampung yang Kondusif dan Investasi Tumbuh
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan agar tetap berada di jalur yang konstruktif.
Wagub Jihan menegaskan bahwa Provinsi Lampung akan terus menjaga iklim daerah yang kondusif, aman, dan ramah investasi. “Kita ingin Lampung menjadi provinsi yang maju, aman, dan inklusif. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan ormas adalah kunci menuju ke sana,” tutupnya.
Dengan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah dan ormas, Lampung optimistis dapat menciptakan lingkungan yang stabil, demokratis, dan berdaya saing tinggi, baik dalam skala regional maupun nasional.***
