SAIBETIK– Ratusan peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga lingkungan, komunitas adat, dan aktivis hak asasi manusia berkumpul dalam kegiatan “Temu Rakyat Sumatera” yang digelar selama tiga hari, 6–8 September 2025, di Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Acara ini menjadi forum penting untuk konsolidasi, diskusi strategis, serta advokasi terhadap isu perampasan ruang hidup yang kian marak terjadi di berbagai sektor di Sumatera.
Koordinator Temu Rakyat Sumatera, Sumaindra Jarwadi, menjelaskan bahwa para peserta mulai berdatangan sejak Jumat (5/9/2025) untuk mempersiapkan agenda tiga hari ke depan, termasuk seminar, diskusi panel, workshop, dan Focus Group Discussion (FGD). “Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyuarakan isu perampasan ruang hidup dan menyusun strategi kolektif. Tema ‘Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Perampasan Ruang Hidup’ dipilih sebagai bentuk respons terhadap maraknya praktik perampasan baik oleh aktor swasta maupun negara,” ujar Sumaindra.
Fenomena perampasan ruang hidup, menurut Sumaindra, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya perusahaan besar yang terlibat, pemerintah daerah dan pusat dinilai memfasilitasi praktik ini melalui kebijakan, perizinan, dan instrumen hukum tertentu yang menempatkan masyarakat lokal pada posisi rentan. Dampaknya meluas, mulai dari hilangnya akses atas tanah dan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, hingga ancaman bagi keberlanjutan ekonomi lokal dan tradisi masyarakat.
Acara ini menyoroti enam sektor utama yang menjadi titik konflik: pertambangan, perkebunan, infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN), wilayah pesisir dan pulau kecil, energi, serta kawasan hutan. Sumaindra menekankan bahwa dalam banyak kasus, perampasan ruang hidup diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan haknya. Ia mencontohkan sejumlah konflik yang sempat mencuat, antara lain di Rempang, Kappa, Malangsari, dan Kotabaru, di mana aktivis lokal mengalami intimidasi, ancaman, dan proses hukum yang dinilai diskriminatif.
Lebih dari sekadar forum pertemuan, Temu Rakyat Sumatera 2025 bertujuan menjadi platform perumusan strategi kolektif. Para peserta melakukan refleksi mendalam atas pola-pola perampasan ruang hidup, menganalisis akar masalah, dan merumuskan langkah-langkah advokasi bersama. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan sekretariat bersama atau forum koordinasi lintas wilayah, yang nantinya dapat menjadi ruang komunikasi dinamis bagi masyarakat yang terdampak.
Rangkaian kegiatan dimulai pada 6 September dengan sesi diskusi panel dan FGD yang menghadirkan berbagai narasumber, termasuk akademisi, pengacara lingkungan, aktivis hak asasi manusia, serta perwakilan komunitas adat. Materi diskusi mencakup dampak ekologis dan sosial perampasan ruang hidup, mekanisme hukum yang seringkali digunakan untuk menyingkirkan masyarakat, serta strategi advokasi yang efektif di tingkat lokal maupun nasional.
Di akhir kegiatan, para peserta merumuskan dan mendeklarasikan Manifesto Rakyat Sumatera. Dokumen ini memuat kesepakatan bersama untuk menolak perampasan ruang hidup, mendukung perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta menegaskan komitmen untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Deklarasi ini diharapkan menjadi acuan bagi gerakan rakyat di berbagai wilayah Sumatera dalam melakukan advokasi, kampanye, dan aksi kolektif secara berkelanjutan.
Temu Rakyat Sumatera 2025 menegaskan bahwa perlindungan ruang hidup bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga masalah demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Kegiatan ini menjadi contoh bagaimana masyarakat sipil dapat bersatu, berbagi pengalaman, serta menyusun strategi untuk menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang mengancam hak mereka.***
