SAIBETIK– Parlemen Indonesia tengah memasuki era baru yang penuh dinamika. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan filosofi sumitronomic, arah politik ekonomi nasional diarahkan pada kemandirian, distribusi yang berkeadilan, serta peran negara yang kuat dalam mengawal pembangunan. Dalam konteks inilah, DPR di bawah komando Puan Maharani muncul sebagai aktor sentral yang mengawal transformasi tersebut.
Sumitronomic, yang diperkenalkan Prabowo, tidak sekadar jargon ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil, kemandirian bangsa dari ketergantungan asing, serta pemerataan pembangunan dari pusat hingga pelosok daerah. Untuk memastikan visi itu berjalan, DPR bukan lagi hanya lembaga stempel, melainkan garda rakyat yang mengawal arah kebijakan.
Di Senayan, Puan Maharani tampil sebagai sosok yang membawa angin perubahan. Dengan pengalaman politik yang matang, ia memimpin DPR agar berfungsi sebagai penggerak sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. “Kenapa Mbak Puan menjadi komando reformasi di legislatif? Karena proses APBN adalah denyut nadi politik ekonomi bangsa. Tanpa parlemen yang solid, visi sumitronomic tidak akan menemukan jalannya,” ujar Ridwan, aktivis 98 sekaligus Ketum Gema Puan.
Ridwan menegaskan bahwa siklus RAPBN adalah ruang politik strategis yang menentukan masa depan rakyat. Jadwal pengesahan APBN 2026 menunjukkan bagaimana parlemen memegang kendali besar:
Agustus 2025: Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
September–Oktober 2025: DPR bersama pemerintah melakukan pembahasan intensif.
Oktober 2025: RAPBN disahkan menjadi UU APBN.
1 Januari 2026: APBN 2026 resmi berlaku.
Dengan kepemimpinan Puan, proses pembahasan tidak lagi formalitas. Transparansi, disiplin politik anggaran, dan keberpihakan pada rakyat kini menjadi dasar. Tradisi lama yang menempatkan DPR sekadar sebagai corong pemerintah perlahan dipatahkan.
Praktisi hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menyebut langkah Puan sebagai terobosan penting. “Politik adalah pengabdian. Dan pengabdian itu diwujudkan lewat keberanian melakukan reformasi legislatif. Mbak Puan membawa arah baru, di mana parlemen bukan sekadar corong penguasa, melainkan garda rakyat yang menafsirkan fungsi anggaran sebagai alat perjuangan kelas,” katanya. Menurut Fredi, APBN jangan lagi dipandang sebagai dokumen teknis, melainkan senjata rakyat untuk membebaskan diri dari ketimpangan.
Pengamat ekonomi, Romadhon Yakuza, menambahkan bahwa peran Puan dalam reformasi legislatif adalah prasyarat utama bagi keberhasilan filosofi sumitronomic. “APBN adalah instrumen distribusi kekuasaan sekaligus kesejahteraan. DPR yang dipimpin Mbak Puan punya posisi strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi rakyat, bukan hanya segelintir elite,” paparnya. Ia menegaskan, bila konsisten, reformasi legislatif ini bisa menjadikan APBN 2026 tonggak redistribusi ekonomi nasional yang telah lama diperjuangkan sejak reformasi 1998.
Lebih dari sekadar figur politik, Puan Maharani kini dipandang sebagai simbol transformasi parlemen. Gaya kepemimpinannya yang tegas, terbuka, dan berorientasi pada dialog menjadikan DPR sebagai mitra kritis eksekutif. Bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar selaras dengan aspirasi rakyat.
Reformasi legislatif di bawah Puan adalah momentum emas. Di tengah ketidakpastian global, stabilitas politik dalam negeri menjadi modal utama. Puan menjawab tantangan itu dengan menata ulang peran DPR agar lebih transparan, partisipatif, dan berpihak. Harapan besar kini diletakkan di pundaknya, bahwa APBN 2026 tidak sekadar angka fiskal, melainkan senjata untuk mewujudkan keadilan sosial dari Sabang sampai Merauke.
Dengan demikian, parlemen tidak hanya menjadi arena kompromi elite, tetapi juga arena perjuangan rakyat. Puan Maharani berdiri di garda depan, memastikan reformasi legislatif sejalan dengan visi sumitronomic Prabowo Subianto, sekaligus mengukuhkan peran DPR sebagai benteng demokrasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat.***
