SAIBETIK – Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan Kota Bandar Lampung. Yayasan Siger Prakarsa Bunda tengah menjadi sorotan karena terindikasi menyalahgunakan lambang resmi provinsi Lampung, Siger, dalam brosur pengumuman pendaftaran murid baru sekolahnya. Kasus ini memunculkan dugaan pelanggaran hak cipta dan peraturan daerah terkait penggunaan lambang resmi, yang jika terbukti dapat berakibat pidana berat.
Siger merupakan mahkota adat Lampung yang memiliki nilai filosofi tinggi dan tercatat sebagai simbol resmi Provinsi Lampung berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Provinsi Lampung. Penggunaan lambang ini secara resmi hanya diperbolehkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan administratif, seremonial, dan publikasi resmi. Pihak swasta dapat menggunakannya terbatas pada produk budaya, kuliner, atau pariwisata, tetapi tetap harus mengantongi izin dari pemerintah daerah.
“Penggunaan Siger tanpa izin atau untuk tujuan yang salah dapat merusak nama baik provinsi dan melanggar hukum,” kata seorang pakar hukum adat Lampung. Menurut peraturan perundang-undangan, pelanggaran hak cipta lambang resmi bisa berakibat hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah.
Selain masalah lambang, Yayasan Siger Prakarsa Bunda diduga belum memiliki izin resmi penyelenggaraan pendidikan. Sekolah swasta ini tercatat belum teregistrasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), menyalahi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selama operasionalnya, yayasan ini juga menggunakan gedung SMP Negeri 38 dan SMP Negeri 44 Bandar Lampung sebagai lokasi sementara, namun izin administratif peminjaman gedung diduga belum lengkap.
Pertanyaan besar muncul: siapa yang akan bertanggung jawab jika dugaan pelanggaran penggunaan lambang Siger terbukti? Nama-nama yang disebut berpotensi ikut bertanggung jawab termasuk Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang dikenal dengan julukan “The Killer Policy”; Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda yang hingga kini masih misterius; serta Plh Kepala Sekolah Siger yang juga menjabat kepala SMP Negeri 38 dan SMP Negeri 44.
Pengamat pendidikan menilai kasus ini membuka diskusi serius mengenai pengawasan yayasan swasta yang menggunakan simbol resmi daerah. “Tidak hanya masalah legalitas, ini juga soal etika dan integritas pendidikan. Sekolah yang menggunakan lambang resmi tanpa izin menimbulkan kebingungan masyarakat dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan,” ujar seorang akademisi pendidikan Lampung.
Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan pihak terkait diharapkan segera melakukan audit menyeluruh terhadap yayasan ini untuk memastikan semua aspek legalitas dan izin terpenuhi. Hal ini penting agar proses pendidikan berjalan sesuai aturan dan melindungi hak serta keamanan peserta didik.
Kasus ini juga memunculkan perhatian media nasional, karena penggunaan lambang resmi provinsi yang disalahgunakan oleh lembaga swasta bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut identitas budaya dan hukum di tingkat provinsi. Masyarakat luas menanti langkah tegas dari aparat hukum dan pemerintah daerah agar kasus ini dapat dituntaskan tanpa menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan Lampung.***
