SAIBETIK – Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat birokrasi dan pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Lampung. Acara pelantikan berlangsung khidmat di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung pada Kamis (28/08/2025), dengan dihadiri sejumlah pejabat, pimpinan OPD, serta tamu undangan.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025. Adapun dua pejabat yang dilantik adalah Saipul, S.Sos., M.IP, yang kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) setelah sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan di Bappeda. Sementara itu, Dra. Hanita Fahrial, M.Si, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kini resmi naik jabatan menjadi Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Sekdaprov, ditekankan bahwa jabatan yang diemban harus dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab besar. Menurutnya, keberhasilan pejabat bukan hanya ditentukan oleh posisi, melainkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi, berinovasi, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujar Marindo membacakan pesan Gubernur.
Kepada Saipul, Gubernur menitipkan amanah penting dalam memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Pemerintah Provinsi menargetkan desa-desa di Lampung tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, tetapi juga motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Saipul diharapkan mampu mengintegrasikan program strategis pemerintah pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa secara konkret, terukur, dan berdampak langsung.
“Saya ingin agar seluruh program yang menyentuh desa benar-benar diimplementasikan secara nyata. Prinsip membangun dari desa dan dari bawah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Lampung harus menjadi contoh provinsi yang cepat, mandiri, dan berdaya saing dalam pembangunan desa,” lanjut Sekda.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa, Dinas PMDT juga diberi tugas mendukung program prioritas nasional berupa pemberian makanan bergizi gratis bagi anak-anak. Program ini dianggap strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, khususnya di wilayah pedesaan dan transmigrasi yang rentan mengalami masalah kekurangan gizi. Sinergi dengan pemerintah desa, pendamping lokal, serta lembaga masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sementara itu, Hanita Fahrial mendapatkan mandat besar untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam pesan Gubernur, ditegaskan bahwa isu ini adalah bagian penting dari pembangunan manusia yang tidak boleh diabaikan. Hanita diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperluas layanan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat pencegahan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan edukasi publik mengenai kesetaraan dan keadilan sosial.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu strategis yang menjadi bagian penting dari pembangunan Lampung dan Indonesia secara keseluruhan. Langkah-langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, edukasi publik, dan pencegahan kekerasan berbasis gender harus terus diperluas agar semua kelompok masyarakat, terutama perempuan dan anak, merasa terlindungi dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan,” tegas Sekda.
Agenda ini juga sejalan dengan misi besar pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Emas 2045. Pemprov Lampung ingin memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kaum marginal. Dengan adanya kepemimpinan baru di Dinas PPPA, diharapkan pelayanan publik yang berpihak pada kelompok rentan semakin meningkat dan menyentuh hingga ke akar rumput.
Pelantikan dua pejabat eselon II ini tidak hanya dimaknai sebagai rotasi jabatan biasa, tetapi sebagai upaya memperkuat birokrasi dan mempercepat pencapaian visi besar “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Pemerintah Provinsi Lampung berharap, dengan pengisian jabatan strategis di sektor pembangunan desa serta perlindungan perempuan dan anak, pembangunan dapat berjalan lebih sinergis, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan adanya kepemimpinan baru di dua sektor penting ini, Pemprov Lampung optimistis bahwa percepatan pembangunan desa akan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga, perempuan, dan anak. Hal ini diyakini dapat menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.***
