SAIBETIK– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menghadiri retreat nasional yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, dari 26 hingga 29 Oktober 2025, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, dan digadang-gadang sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam agenda tersebut, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung dengan 1.104 peserta lain, termasuk 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. “Alhamdulillah bisa berkumpul bersama teman-teman Sekda dari seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini menjadi ajang pertukaran informasi positif untuk membantu kepala daerah memajukan provinsi masing-masing,” ujar Marindo kepada awak media, Minggu malam (26/10/2025).
Marindo menegaskan, meskipun mengikuti retreat, roda birokrasi di Lampung tetap berjalan lancar. “Masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan yang jelas, baik Asisten I, II, maupun III. Insya Allah birokrasi tetap berjalan efektif,” jelasnya.
Retreat ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Marindo berharap insight dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan bisa mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung agar pembangunan di provinsi dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. “Ini kesempatan berharga untuk mempelajari best practice dari daerah lain sekaligus menyelaraskan program Lampung dengan prioritas nasional,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa retreat ini penting sebagai bentuk peningkatan kapasitas bagi ASN yang berada pada posisi puncak di birokrasi daerah. “Sekda dan Kepala Bappeda adalah aparatur sipil negara yang memegang posisi strategis. Retret ini membantu mereka memiliki strategi yang memadai untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional,” jelas Tito.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menambahkan bahwa agenda ini juga sebagai forum dialog interaktif antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memastikan agar program dan kegiatan di daerah dan pusat berjalan searah, baik dari sisi perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan. Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata daerah, termasuk kendala fiskal, pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD), dan pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai retreat ini sebagai langkah strategis dalam menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Menurutnya, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga penting untuk memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan serta memperkuat ekosistem investasi. “Rakor ini momentum penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal pusat, sekaligus memastikan efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” tegas Hadi.
Retreat ini juga membahas sinkronisasi program prioritas kementerian/lembaga dengan rencana pembangunan daerah, integrasi data perencanaan, evaluasi target pembangunan, serta optimalisasi anggaran. Diharapkan, sinergi ini tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi juga terealisasi secara nyata dalam implementasi program pembangunan di lapangan.***
