SAIBETIK- Satu tahun pemerintahan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela menandai fase konsolidasi kebijakan yang menghasilkan capaian strategis nasional. Dalam periode 20 Februari 2025 hingga awal 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat berbagai penghargaan di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Kinerja Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Menguat
Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat BB (Sangat Baik) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 dari Kementerian PANRB pada Februari 2026. Predikat tersebut mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja birokrasi daerah.
Di sektor pelayanan publik, Provinsi Lampung memperoleh opini kualitas tertinggi pelayanan publik tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan kualitas pelayanan publik terbaik dalam evaluasi nasional tahun tersebut.
Prestasi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
Lampung juga dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penanggulangan kemiskinan pada ajang apresiasi kinerja pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu, Lampung meraih peringkat tiga nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2025 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam sambutan tertulis yang disampaikan pemerintah daerah, kepemimpinan kolaboratif menjadi fondasi capaian tersebut. “Penguatan tata kelola dan sinergi lintas sektor menjadi fokus utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Lampung,” disampaikan dalam pernyataan resmi pemerintah daerah.
Pengakuan Institusional dan Sosial
Gubernur Mirza menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai gubernur pertama yang menjadi inspektur upacara di permukaan laut pada peringatan HUT RI ke-80. Penghargaan tersebut mencerminkan inovasi simbolik kepemimpinan daerah.
Pada sektor sosial, pemerintah daerah memperoleh apresiasi sebagai pendukung gerakan zakat nasional dari Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu, Lampung juga mendapatkan penghargaan nasional dalam kolaborasi pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat.
Kepuasan Publik dan Arah Pembangunan
Capaian penghargaan nasional tersebut berjalan seiring dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah yang tercatat mencapai 83,67 persen pada pertengahan 2025. Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian tahun pertama menjadi fondasi penguatan daya saing daerah.
Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk mempertahankan kualitas tata kelola, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas inovasi pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.***
