SAIBETIK— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Ikatan Da’i Indonesia sebagai mitra strategis pembangunan moral bangsa dan pemberdayaan umat. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui perwakilannya pada pelantikan pengurus Ikadi Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Ikadi Mitra Strategis Pemerintah
Harapan Gubernur Lampung disampaikan Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Fiter Rahmawan saat mewakili kepala daerah dalam acara pelantikan pengurus Ikadi Kota Bandar Lampung.
Dalam sambutan tertulis, Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelantikan kepengurusan baru serta menegaskan peran Ikatan Da’i Indonesia dalam pembangunan karakter masyarakat.
“Ikadi merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan moral bangsa serta penguatan nilai sosial di tengah masyarakat,” ujar Gubernur dalam sambutan yang dibacakan perwakilannya.
Peran Da’i Menjawab Tantangan Zaman
Gubernur menilai peran da’i semakin penting di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Para da’i diharapkan tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi teladan serta penggerak pemberdayaan masyarakat.
“Optimalisasi potensi umat melalui pemberdayaan harus menjadi prioritas bersama untuk membangun kemandirian bangsa menuju peradaban madani,” lanjutnya.
Pemprov Lampung berharap sinergi dengan Ikatan Da’i Indonesia mampu menciptakan masyarakat yang kuat secara spiritual sekaligus mandiri secara ekonomi.
Momentum Penguatan Dakwah
Ketua PW Ikadi Provinsi Lampung, H. Repianto, menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan baru menjadi tonggak penting dalam keberlanjutan dakwah di Kota Bandar Lampung.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penguatan peran dakwah dalam menjawab tantangan moral dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pengurus baru dapat menyusun program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput dan memperkuat persatuan umat.
Kolaborasi untuk Pembangunan Sosial
Kegiatan pelantikan dirangkai dengan diskusi publik mengenai optimalisasi potensi umat dalam pembangunan kemandirian bangsa. Pemerintah daerah menilai kolaborasi antara organisasi keagamaan dan pemerintah menjadi kunci penguatan pembangunan sosial di Lampung.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Lampung optimistis pembangunan karakter masyarakat dapat berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial.***
