SAIBETIK— Polemik pendirian SMA Siger di Kota Bandar Lampung kian memanas. Keprihatinan mendalam disampaikan Panglima Ormas Ladam (Pangdam) Misrul terhadap kondisi warga dan arah kebijakan Pemerintah Kota. Ia menilai klarifikasi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana justru membuka persoalan yang lebih serius, yakni dugaan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin resmi yang berpotensi melanggar hukum pidana.
Menurut Misrul, persoalan SMA Siger tidak lagi sekadar isu sosial atau empati terhadap warga kurang mampu, melainkan sudah masuk ke wilayah hukum negara.
“Saya prihatin. Kita ini dipimpin wali kota yang seperti tidak sadar apa yang sedang dipertaruhkan. UU Sisdiknas itu bukan main-main. Ada sanksi pidananya. Ini bukan urusan perasaan, ini urusan hukum negara,” tegas Misrul, Senin (26/1/2026).
UU Sisdiknas Jadi Dasar Peringatan
Misrul menegaskan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)** merupakan hukum negara yang tidak bisa ditafsirkan secara bebas oleh pejabat publik.
“Ini undang-undang resmi, ditandatangani Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Bukan produk opini media atau tafsir publik. Kalau undang-undang diabaikan, negara ini mau dibawa ke mana?” ujarnya lantang.
Pernyataan tersebut muncul setelah beredarnya klarifikasi Eva Dwiana yang menyampaikan pembelaan terhadap pendirian SMA Siger, yang disebut sebagai sekolah untuk anak-anak kurang mampu.
“SMA Siger ini untuk anak-anak kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri dan tidak sanggup masuk swasta. Pemerintah hadir untuk mereka. Apa itu salah?” ujar Eva Dwiana, sebagaimana dikutip sejumlah media.
Namun, bagi Misrul, niat baik tidak bisa menjadi pembenaran untuk melanggar hukum.
Ancaman Pidana Pendidikan Tanpa Izin
Misrul secara tegas mengutip Pasal 71 ayat (1) UU Sisdiknas, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin.
“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pasal tersebut bersifat normatif dan mengikat.
“Ini jelas. Negara tidak main-main. Pendidikan tanpa izin itu tindak pidana, bukan sekadar salah prosedur administrasi,” ujar Misrul.
Dugaan Aliran APBD ke Lembaga Belum Sah
Lebih jauh, Misrul mengungkap kekhawatirannya terkait dugaan dukungan politik dan rencana aliran dana publik ke lembaga penyelenggara SMA Siger.
“Yang lebih berbahaya, yayasan ini sejak awal mendapat dukungan politik, bahkan diproyeksikan menerima dana APBD, sementara legalitas formalnya belum terpenuhi. Ini alarm bahaya,” tegasnya.
Ia menilai, jika dana publik mengalir ke lembaga yang belum sah secara hukum, maka potensi pelanggaran hukum menjadi semakin serius.
“Bayangkan, lembaga yang belum legal sudah disiapkan menerima uang rakyat sejak 2025. Ini bukan sekadar kelalaian, ini potensi kejahatan kebijakan,” katanya.
Pertanyaan Soal Relasi Kuasa
Dalam pernyataannya, Misrul juga mempertanyakan relasi kekuasaan di balik kebijakan tersebut.
“Ada apa antara Eva Dwiana dan Eka Afriana? Ini yayasan bukan milik pemerintah, tapi milik pribadi. Kalau uang publik dialirkan ke lembaga ilegal, siapa yang harus bertanggung jawab?” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa polemik SMA Siger kini bukan lagi soal empati, air mata, atau pencitraan sosial.
“Ini soal hukum, akuntabilitas, dan masa depan tata kelola pendidikan di Bandar Lampung,” ujarnya.
Polemik SMA Siger kini berkembang menjadi isu serius yang menyentuh aspek hukum pidana, tata kelola keuangan negara, dan tanggung jawab pejabat publik.Publik pun menanti sikap negara: apakah penegakan hukum akan berjalan, atau justru persoalan ini dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban.***
