SAIBETIK- Kebocoran anggaran SMA Siger kembali menegaskan betapa rapuhnya komitmen transparansi di tubuh pemerintah daerah dan lembaga penerima bantuan pendidikan. Fakta bahwa publik baru mengetahui aliran dana ratusan juta rupiah setelah bocoran internal Pemkot, menunjukkan bahwa amanah regulasi keterbukaan informasi masih dianggap beban, bukan kewajiban.
Kebocoran yang Mengungkap Banyak Hal
Tanpa adanya informasi dari orang dalam, publik mungkin tak pernah tahu bahwa Yayasan Siger Prakarsa Bunda menerima dana pendidikan yang signifikan. Bahkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang sebelumnya aktif mendorong rencana alih fungsi lahan publik, tak pernah terbuka mengenai pendanaan SMA Siger sebelum isu ini mencuat.
Sebelum kasus ini heboh, Khaidarmansyah sudah dimintai klarifikasi mengenai posisinya sebagai Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Namun responsnya justru mengarah pada upaya mengalihkan konfirmasi.
“Tolong dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan,” ujarnya singkat pada Kamis, 11 Desember.
Setelah itu ia tidak lagi memberikan jawaban, bahkan ketika redaksi menyinggung statusnya di yayasan.
Minimnya Perhatian Yayasan
Informasi dari seorang guru SMA Siger pada awal Januari 2026 semakin mempertegas lemahnya pembinaan dari yayasan.
“Ya paling dua sampai tiga bulan sekali. Bisa dibayangkan bagaimana perhatiannya kalau begitu,” kata sang guru ketika ditanya seberapa sering pihak yayasan turun langsung.
Upaya Konfirmasi yang Berujung Buntu
Redaksi kemudian mengunjungi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk mengetahui mekanisme pendanaan SMA Siger. Surat resmi juga dilayangkan dengan merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun tidak ada satu pun jawaban yang muncul, baik dari dinas maupun dari Khaidarmansyah.
Ketika tim menelusuri alamat kantor yayasan, warga sekitar, ketua RT, hingga pihak kelurahan mengaku tidak mengenalnya. Meski demikian, dalam buku tamu kelurahan sempat tercatat pengajuan domisili atas nama Eka Afriana.
Upaya penelusuran ini tetap tidak membuahkan penjelasan resmi.
Tiba-Tiba Ada Bocoran, Tiba-Tiba Semua Bereaksi
Saat proses konfirmasi berjalan buntu, justru orang dalam Pemkot yang kemudian membocorkan aliran dana tersebut. Reaksi publik pun melebar. Khaidarmansyah yang sebelumnya diam mendadak muncul, sementara Wali Kota Eva Dwiana—yang selama ini tidak menyinggung isu SMA Siger—terlihat menitikkan air mata ketika kasus ini mencuat.
Pertanyaannya sederhana: mengapa untuk urusan setransparan pendanaan sekolah harus menunggu bocoran internal? Transparansi adalah amanah regulasi, bukan sesuatu yang perlu ditutupi apalagi dihindari.
Mengingat Debat Pilkada 2024
Kisruh ini mengingatkan kembali pada debat Pilkada 2024. Saat itu, Pangdam Misrul pernah berujar, “kayaknya Deddy Amrullah cocok pimpin Bandar Lampung.” Ucapan tersebut kini terasa relevan, mengingat kebutuhan akan pemimpin yang menjunjung keterbukaan dan akuntabilitas publik.***
