SAIBETIK– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan nasional yang berjalan di daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, usai memimpin rapat koordinasi Kolaborasi dan Sinergi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional dan Daerah di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat (17/10/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, kepala dinas, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Lampung.
Menurut Gubernur Mirza, program-program pusat yang telah berjalan menunjukkan hasil yang positif, namun dibutuhkan integrasi yang lebih kuat dengan program daerah agar manfaatnya optimal. Salah satu contoh keberhasilan nyata adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Program MBG memberikan dampak signifikan. Konsumsi ayam, telur, sayur, dan pangan bergizi lainnya meningkat drastis. Selain itu, lebih dari 24 ribu tenaga kerja terserap, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ini membuktikan bahwa program nasional bila dikelola dengan tepat di daerah bisa langsung memberikan manfaat sosial-ekonomi yang nyata,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menambahkan, integrasi program pusat dengan program daerah juga menjadi kunci percepatan pembangunan. Contohnya, penguatan rantai suplai lokal untuk MBG, di mana bahan pangan seperti ayam, telur, sayur, dan cabai akan disediakan oleh petani lokal, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa sekaligus mendukung ketahanan pangan regional.
Selain MBG, perhatian Pemprov Lampung juga tertuju pada Kooperasi Merah Putih, yang memiliki potensi besar untuk memperkuat hilirisasi produk lokal dan membuka akses permodalan bagi pelaku usaha di desa. Gubernur Mirza menekankan bahwa koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan nilai tambah pada komoditas desa, meningkatkan perputaran ekonomi, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kooperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi juga instrumen strategis untuk membangun ekosistem usaha desa. Produk lokal bisa lebih kompetitif, ada dukungan modal, dan masyarakat desa mendapat kesempatan berkembang secara berkelanjutan,” tambah Gubernur.
Rapat evaluasi dan koordinasi ini juga membahas pentingnya monitoring dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan, agar setiap kebijakan pusat maupun daerah berjalan sesuai target dan memberikan hasil maksimal. Gubernur Mirza menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah kabupaten/kota, perangkat desa, dan masyarakat dalam memastikan keberhasilan program.
“Keberhasilan program nasional di Lampung tidak bisa hanya ditentukan oleh pemerintah provinsi. Semua pihak, dari pemerintah kabupaten, desa, hingga masyarakat, harus terlibat aktif. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum evaluasi ini, Pemprov Lampung berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong inovasi dalam pelaksanaan program, serta mempercepat realisasi manfaat pembangunan di lapangan. Fokus utama adalah menjadikan Lampung sebagai provinsi yang tidak hanya menerima program pusat, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.***
