SAIBETIK— Menjelang unjuk rasa yang direncanakan oleh berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa seluruh layanan publik akan tetap berjalan normal tanpa hambatan. Pemprov juga menekankan pentingnya penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan aspirasi dan kelancaran pelayanan publik. “Eselon 2, eselon 3, eselon 4, serta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Lampung tetap bekerja seperti biasa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di saat yang sama, kita juga ikut menjaga situasi tetap kondusif karena para demonstran adalah keluarga kita sendiri, generasi muda Lampung yang perlu kita kawal bersama,” ujar Marindo.
Marindo menambahkan, Pemprov Lampung telah menyiapkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan unjuk rasa berjalan aman dan tertib. “Kami berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada gangguan terhadap masyarakat maupun kegiatan pemerintah. Kami percaya mahasiswa akan menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun, sehingga tidak menimbulkan kericuhan,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. Ia menekankan bahwa hak menyampaikan aspirasi diatur oleh undang-undang, namun tidak boleh mengganggu pelayanan publik. “Kami mendukung hak warga negara untuk berunjuk rasa, tetapi ASN tetap bekerja seperti biasa. Pelayanan publik adalah tanggung jawab kami kepada masyarakat, jadi semua harus berjalan lancar, termasuk sektor administrasi dan layanan masyarakat lainnya,” kata Rendi.
Selain itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, memastikan bahwa seluruh layanan pajak dan kesamsatan tetap beroperasi normal di seluruh kabupaten/kota. “Unjuk rasa adalah hak yang sah, namun pelayanan publik, termasuk pembayaran pajak dan pelayanan kesamsatan, tetap berjalan di 15 kabupaten/kota. Tidak ada hambatan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya,” jelas Slamet.
Dari sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, menegaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar di seluruh sekolah tetap berjalan sesuai jadwal. “Anak-anak masuk sekolah tepat waktu, pulang sesuai jadwal, dan guru-guru serta kepala sekolah memastikan proses belajar tetap berlangsung. Bagi siswa yang tidak hadir karena ikut aksi, akan dikonfirmasi ke orang tua. Prinsipnya, kita tetap menjaga kondusivitas di lingkungan pendidikan,” ungkap Thomas.
Thomas menambahkan, keyakinan bahwa proses belajar-mengajar tetap lancar didasari oleh semangat kebersamaan masyarakat Lampung. “Mahasiswa dan peserta aksi adalah bagian dari keluarga besar Lampung. Kami percaya mereka akan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama unjuk rasa berlangsung. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah, aparat keamanan, dan masyarakat, Provinsi Lampung akan tetap aman dan nyaman,” tuturnya.
Pemprov Lampung juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan jalannya unjuk rasa tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi umum, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Langkah ini diambil untuk menciptakan situasi yang harmonis, mendukung aspirasi mahasiswa, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.***
