SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026), dibuka oleh Marindo Kurniawan mewakili Rahmat Mirzani Djausal.
Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, ditegaskan bahwa Forum RKPD 2027 merupakan wadah strategis menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Forum RKPD 2027 juga menjadi ruang evaluasi untuk menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.
“Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun salah satu titik lemah birokrasi adalah ritme regulasi yang sering lebih lambat dibanding dinamika pembangunan,” ujar Marindo.
Arah RKPD 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas nasional dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, termasuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Kemiskinan
Pemprov Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen dengan angka kemiskinan menurun menjadi 9,66 persen atau single digit. Meski demikian, Forum RKPD 2027 memberi perhatian khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.
Karena itu, pembangunan 2027 akan diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan disparitas antarwilayah.
Infrastruktur dan Hilirisasi Pertanian
Dalam Forum RKPD 2027, terdapat enam fokus utama pembangunan, antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pertanian, pembangunan infrastruktur terkoneksi, dukungan program makan bergizi gratis, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan yang merata dan bebas stunting.
“Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur pada RKPD 2027 diarahkan untuk mendukung sektor sosial, pertanian, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah”, Forum RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi percepatan pembangunan yang inklusif di Provinsi Lampung.***
