SAIBETIK— Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Kegiatan nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dengan tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Rakornas menjadi forum strategis untuk mempercepat inklusi keuangan, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Lampung melihat inklusi keuangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya untuk memudahkan transaksi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, pelaku UMKM, dan kelompok rentan,” ujarnya.
Dalam RPJPD 2025–2045, Lampung menetapkan target inklusi keuangan secara bertahap, yakni 85,5% pada tahun 2025 dan meningkat hingga 97,2% pada 2045. Target ini menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. “Lampung memiliki potensi ekonomi besar, terutama di sektor pertanian yang berkontribusi sekitar 27% terhadap PDRB, namun masih menghadapi tantangan akses pembiayaan. Perluasan layanan keuangan formal akan menjadi jembatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Jihan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. “Kepala daerah perlu aktif memetakan potensi UMKM dan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan. Inklusi keuangan yang merata akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan stabilitas makro nasional, dan mendukung target Indonesia Emas 2045,” tegas Airlangga.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, menunjukkan semakin luasnya masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Meski demikian, tingkat literasi keuangan masih berada di angka 66,64%, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 26,1 poin persentase. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar pemahaman finansial semakin merata.
Beberapa program unggulan telah dijalankan, termasuk Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah mencatat 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan angka ini meningkat hingga 98% pada 2027. Program lainnya fokus pada dukungan pembiayaan UMKM, pembukaan akses kredit bagi petani dan nelayan, serta pengembangan digitalisasi layanan keuangan untuk mempercepat transaksi dan memudahkan masyarakat desa mendapatkan layanan perbankan.
Selain itu, TPAKD juga menjadi garda depan dalam mensinergikan agenda prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, pengembangan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat). Melalui pendekatan integratif ini, pemerintah berharap setiap warga, terutama di daerah terpencil, dapat mengakses pembiayaan, asuransi, dan layanan keuangan lain secara mudah dan transparan.
Wakil Gubernur Jihan menambahkan, Lampung juga mendorong penguatan kapasitas aparatur daerah, pengembangan data base pelaku ekonomi, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan yang berkeadilan. “Kami ingin semua masyarakat Lampung, dari kota hingga desa terpencil, merasakan manfaat layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan hanya angka, tetapi bagian dari strategi mempercepat kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menutup Rakornas, Menko Airlangga memberikan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya peran aktif TPAKD dalam mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045. “TPAKD harus menjadi kontributor nyata dalam memastikan masyarakat memiliki akses keuangan yang adil, merata, dan mendukung pembangunan nasional,” pungkas Airlangga.***
