SAIBETIK– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai “kompas pembangunan” dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pesan itu mengemuka dalam acara peluncuran buku dan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Senin (29/9/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dan dirangkai dengan diskusi publik yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdaprov, Gubernur Mirza menekankan pentingnya literasi statistik di tengah era data digital. Menurutnya, data bukan sekadar angka yang dikumpulkan oleh para ahli, tetapi harus dimaknai sebagai aset publik yang bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. “Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang,” ujar Mirza dalam sambutannya.
Acara ini juga menandai peluncuran tiga buku penting terbitan BPS Lampung, yakni *Cerita di Balik 12 Indikator Statistik*, *Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS*, serta *Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung*. Ketiga buku ini tidak hanya berisi deretan angka, tetapi juga menghadirkan narasi yang mampu menjembatani data dengan masyarakat luas. BPS ingin mengubah persepsi bahwa data hanya kaku dan teknis, melainkan juga dapat bercerita, menyentuh sisi kemanusiaan, serta memberikan insight yang relevan untuk kebijakan pembangunan.
Sekdaprov Lampung menilai, keberadaan buku-buku ini sangat strategis, khususnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah. Ia menegaskan bahwa literasi statistik merupakan fondasi dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Buku ini sangat relevan sebagai referensi kebijakan, khususnya dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Marindo.
Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, juga menegaskan bahwa BPS tidak hanya berfokus pada penyajian angka-angka, tetapi juga pada penyampaian cerita di balik data. Menurutnya, data akan bernilai jika dimanfaatkan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat. “Kami tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita agar data benar-benar bisa dimaknai dan dijadikan dasar kebijakan,” ujarnya.
Ia memberi contoh pengukuran tingkat kemiskinan yang tidak cukup dilihat dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari aspek konsumsi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang berbasis indikator yang diukur BPS agar program pembangunan lebih konvergen dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. “Pemerintah daerah jangan hanya membangun yang terlihat, tapi juga yang diukur oleh BPS,” tegasnya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri akan dilaksanakan pada April hingga Juni 2026. Sensus ini akan memotret kondisi pelaku usaha di luar sektor pertanian, mencakup skala mikro hingga menengah, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Ahmadriswan mengingatkan bahwa kualitas data sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. “Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Karena itu, partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas data yang akan menjadi sejarah,” katanya.
Sebagai simbol dimulainya peluncuran buku dan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Sekdaprov Lampung bersama Kepala BPS melakukan pemukulan gong di hadapan tamu undangan. Momentum ini sekaligus menandai komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan BPS dalam memperkuat literasi data sebagai pilar pembangunan.
Acara diakhiri dengan penyerahan simbolis tiga buku statistik dari Kepala BPS kepada Sekdaprov Lampung. Penyerahan ini menjadi wujud sinergi nyata antara BPS dan Pemprov Lampung dalam memastikan data digunakan secara lebih luas dan efektif.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap, melalui literasi statistik yang semakin kuat, akan tercipta kolaborasi solid antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Dengan begitu, data tidak lagi berhenti sebagai laporan semata, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Lampung sebagai provinsi maju, berdaya saing, dan sejahtera.***
