SAIBETIK– Senin 1 September 2025, ratusan mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat Lampung menggelar aksi damai di halaman Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Aksi ini menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif generasi muda dan masyarakat dalam mengawal pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat. Massa aksi menekankan pentingnya aspirasi mereka sebagai suara rakyat yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang ini menyoroti 13 tuntutan strategis yang dianggap krusial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Tuntutan tersebut mencakup antara lain:
1. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara.
2. Transparansi serta evaluasi tunjangan DPRD yang dianggap tidak proporsional.
3. Evaluasi kinerja dan pemberhentian menteri-menteri yang terlibat kasus hukum atau bermasalah.
4. Pemecatan kader partai yang terbukti melanggar hukum demi menegakkan integritas politik.
5. Desakan agar Kapolri mengevaluasi jabatan atau mundur terkait sejumlah kebijakan yang kontroversial.
6. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan agar dana publik dimanfaatkan secara optimal.
7. Kenaikan gaji guru dan tenaga kesehatan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis mereka.
8. Pembebasan lahan rakyat yang selama ini terkendala oleh kebijakan pembangunan atau proyek-proyek strategis.
9. Pengukuran ulang lahan SGC untuk memastikan keadilan bagi masyarakat terdampak.
10. Mendesak Kapolda Lampung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera bertindak atas polemik SGC demi menegakkan hukum.
11. Peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.
12. Perlindungan hukum bagi warga yang terdampak kebijakan pembangunan tanpa kompensasi yang adil.
13. Transparansi penggunaan anggaran daerah dan laporan publik secara terbuka untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana.
Selama aksi, mahasiswa menekankan bahwa tuntutan ini bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan representasi kepentingan rakyat luas yang menuntut pemerintah bertindak tegas dan bijaksana. Massa aksi juga membentangkan spanduk, membawa poster, dan menyuarakan orasi-orasi yang memuat pesan transparansi, keadilan, dan pengawasan terhadap pejabat publik.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal hadir langsung di lokasi untuk menyapa massa aksi. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif mahasiswa dan elemen masyarakat dalam menyuarakan aspirasi secara damai.
“Saya berterima kasih kepada seluruh elemen yang ikut dalam aksi ini. Suara adik-adik adalah suara rakyat yang harus didengar. Saya berharap aksi ini berlangsung kondusif dan damai. Saya bersama seluruh stakeholder akan memperjuangkan aspirasi adik-adik untuk disampaikan kepada Presiden,” ujar Gubernur Mirzani.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di Provinsi Lampung agar aksi ini tidak disusupi oleh tindakan anarkis. “Mari kita jaga Lampung tetap aman dan damai. Aksi ini menunjukkan bahwa Lampung peduli dan tidak diam terhadap isu-isu strategis. Adik-adik mahasiswa harus tetap fokus pada pesan dan tuntutan yang dibawa,” tambahnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib berkat pengawalan ketat aparat kepolisian, yang memastikan keamanan bagi peserta maupun warga sekitar. Massa aksi juga menjalin komunikasi intens dengan aparat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sekaligus menjaga ketertiban selama unjuk rasa.
Sebagai penutup, para peserta aksi menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal 13 tuntutan strategis hingga ada respons nyata dari pemerintah pusat maupun daerah. Mereka menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan generasi muda dalam proses pengawasan kebijakan publik adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.***
