SAIBETIK– Provinsi Lampung mengambil langkah strategis untuk menghadapi tekanan harga global pada komoditas singkong yang berdampak langsung pada industri pengolahan tapioka dan petani lokal. Tekanan ini muncul setelah permintaan tapioka dunia menurun drastis, terutama dari sektor kertas dan pangan, yang selama ini menjadi konsumen terbesar pati singkong.
Menurut data Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand, harga ekspor tapioka dari Bangkok turun signifikan dari kisaran US$568 per ton di awal 2024 menjadi sekitar US$405–450 per ton pada Agustus 2025. Penurunan harga ini kemudian berimbas pada harga singkong di tingkat petani Lampung yang sempat anjlok hingga Rp1.000–1.100 per kilogram pada April 2025, bahkan dengan pemotongan kualitas (rafaksi) mencapai 40 persen. Pemerintah pusat telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram untuk melindungi petani, namun efeknya masih terbatas karena fluktuasi pasar dan lemahnya penyerapan industri.
Tekanan pasar global menyebabkan sejumlah pabrik besar di Asia, termasuk Thailand dan Vietnam, menahan pembelian bahan baku. Dampaknya, industri pengolahan tapioka di Indonesia juga mengalami perlambatan produksi dan kesulitan menyalurkan produk ke pasar. Kondisi ini menuntut tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok dan kesejahteraan petani.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung gencar memperkuat kemitraan antara petani dan industri pengolahan tapioka. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menegaskan bahwa arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan adil antara petani dan pabrik. “Keberhasilan sektor singkong Lampung tidak hanya dilihat dari harga semata, tapi dari hubungan yang saling menguntungkan antara petani dan industri. Keduanya harus tumbuh bersama,” ujarnya.
Mulyadi menambahkan, rantai pasok antara petani, perantara, dan pabrik masih belum seimbang, sehingga posisi tawar petani cenderung lemah. Banyak industri tapioka kesulitan menjual produknya karena penyerapan dari pabrik besar menurun. Akibatnya, harga singkong di tingkat petani sulit untuk naik. “Kalau industri tidak mampu menyerap bahan baku, harga di tingkat petani akan tertekan terus,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Lampung mendorong penerapan model kemitraan berkeadilan. Petani diberikan pendampingan teknis, akses pembiayaan, pelatihan budidaya modern, dan penggunaan bibit unggul. Selain itu, teknik pemupukan yang efisien, peningkatan kadar pati, dan penerapan sistem pertanian berkelanjutan menjadi fokus agar kualitas singkong Lampung mampu bersaing dengan produk dari Thailand dan Vietnam. Kedua negara tersebut diketahui mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan kadar pati, sehingga produk tapioka mereka lebih kompetitif di pasar global.
Pemprov Lampung juga sedang menyiapkan formulasi harga yang adil dan transparan, dengan mempertimbangkan kadar pati, biaya produksi, dan tren harga global. Mulyadi menekankan bahwa kebijakan harga tidak boleh hanya berpihak pada salah satu pihak. “Kalau harga dipaksa naik tanpa dukungan pasar, industri bisa kolaps. Keseimbangan antara petani dan pabrik sangat penting agar keduanya sama-sama bertahan menghadapi tekanan harga global,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah memperkuat pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas bahan baku. Hal ini termasuk penerapan sistem pertanian modern yang mampu memenuhi standar industri, menjaga kontinuitas pasokan, serta meminimalkan risiko gagal panen. Program ini diharapkan bisa menjadikan Lampung sebagai sentra singkong nasional yang kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional.
Mulyadi menegaskan, hubungan harmonis antara pabrik dan petani menjadi kunci dalam menjaga tata niaga yang sehat. Dengan dukungan pemerintah yang konsisten, peningkatan kapasitas petani, dan strategi pasar yang matang, Lampung diyakini mampu bertahan dan bahkan memperkuat posisinya di pasar global. “Kemitraan yang kuat akan membuat tata niaga singkong di Lampung lebih stabil. Petani untung, industri untung, dan ekonomi daerah ikut terdorong,” pungkasnya.***
